DPR Desak BUMN Farmasi Transparan

WAKIL Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mendesak perusahaan-per­usahaan yang tergabung dalam BUMN farmasi membuka data dan fakta kondisi kefarmasian nasional saat ini.

Hal itu penting guna menjawab dugaan adanya mafia alat kesehatan (alkes) di masa pandemi covid-19 ini, seperti yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir.

“Sekarang ini yang muncul di medsos (media sosial) maupun mainstream ialah soal memanfaatkan situasi oleh mafia alat kesehatan. Akhirnya masuk ke lingkaran-lingkaran pemburu rente yang sekarang dituduhkan masuk ke lingkaran-lingkaran, termasuk BUMN, privat, maupun pengusaha swasta,” ujar Aria da­lam rapat kerja secara virtual Komisi VI DPR dengan BUMN Farmasi, kemarin.

Ia mengingatkan, harus ada upaya pencegahan dan penghentian jika memang praktik tersebut benar terjadi. Dengan begitu masyarakat bisa tahu dan pelakunya bisa diproses hukum.

“Nah ini tolong nanti ikut dijelaskan dari direktur holding (BUMN farmasi) ada. Upaya pencegahan ini seperti apa supaya masyarakat transparan, bahkan yang dituduhkan juga itu berkolaborasi dengan politisi,” ujar Aria.

Di tengah kondisi darurat medis saat ini, sambungnya, banyak celah bagi mafia alkes untuk be­kerja. Karena itu, keterbukaan dan koordinasi antara semua pihak, termasuk BUMN farmasi dan DPR, sangat penting dilakukan.

Di kesempatan itu, Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, potensi kejahatan semacam itu sangat mungkin ada, apalagi di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini.

Namun ia menegaskan, BUMN farmasi tak terkait dengan kegiatan mafia alkes tersebut. Saat ini seluruh BUMN farmasi tengah fokus pada penanggulangan co­vid-19.

“Apa-apa yang kami lakukan untuk BUMN, kita tidak mungkin melakukan itu. Pada saat kondisi pandemi seperti ini kami memilih mementingkan fungsi kami sebagai agent of development,” tutur Honesti. (Pro/E-2)