Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BURUH menuntut pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz di Jakarta, Selasa (24/3).
Menurut Riden, tuntutan agar pemerintah menurunkan harga BBM sangat realistis. Mengingat, saat ini, harga minyak dunia telah turun cukup drastis.
Sebagai catatan, harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) kontrak pengiriman Mei 2020 di New York Mercantile Exchange pada Senin (23/3) pukul 18.45 WIB berada di level US$22,14 per barel atau turun 63,74% (ytd).
Baca juga: Kartu Prakerja Bisa Digunakan Tambah Keahlian di Tengah Pandemi
"Dengan turunnya harga BBM, kita harapkan daya beli masyarakat akan terjaga. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi masa sulit, terkait dengan pandemi korona," kata Riden dilansir dari keterangan resmi.
Lebih lanjut, Riden mengungkapkan turunnya harga BBM juga akan berpengaruh pada kebutuhan bahan pokok. Hal itu karena akan mengurangi atau memangkas biaya distribusi.
Selain BBM, Riden juga meminta agar tarif dasar listrik diturunkan. Alasannya, pemerintah sudah menurunkan harga gas industri dari US$8 ke US$6 per mmbtu.
"Turunnya harga gas bumi otomatis memangkas biaya pokok produksi PLN. Maka wajar jika tarif dasar listrik diturunkan," lanjutnya.
Selain faktor turunnya harga gas, kata Riden, turunnya tarif dasar listrik akan sangat membantu masyarakat yang saat ini disarankan tetap berdiam diri di rumah.
"Pemerintah harus fair. Ketika harga minyak dunia dan gas naik, BBM dan TDL dinaikkan. Ketika turun (maksudnya harga minyak dunia dan gas bumi), maka harga BBM dan TDL harus segera diturunkan," tegas pria yang juga menduduki posisi di Majelis Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu. (OL-1)
YLKI mengapresiasi pelayanan yang diberikan Pertamina melalui pelayanan di berbagai Stasiun Pompa Bahan Bakar Umum (SPBU) ketika terjadi banjir termasuk di Jakarta.
Masih terdapat setidaknya lima SPBU lainnya di wilayah Jabodetabek yang saat ini sedang dalam tahap pembersihan dan pemeriksaan.
Satgas Kuda Laut yang dibentuk Polri guna memastikan penyaluran BBM tepat sasaran
Sebanyak 102 kasus dengan 135 tersangka telah diungkap Kuda Laut Polri saat bertugas mengawal distribusi bahan bakar minyak (BBM) dalam dua bulan terakhir.
Pertamina termasuk dalam 11 sektor bisnis yang tetap beroperasi saat PSBB.
Petugas telah melakukan upaya pemadaman di lokasi ledakan, yakni SPBU MT Haryono, Jakarta. Pertamina tengah menyelidiki penyebab ledakan.
Sebagian pekerja perempuan masih menghadapi tantangan dalam menjalankan peran laktasi atau menyusui ditempat kerja. Bagaimana solusinya?
Aksi para buruh itu membuat arus lalu-lintas di Jalan Veteran arah Jakarta menuju Bandung mengalami kemacetan.
Formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024.
Mereka menolak Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2023 tentang Pengupahan dijadikan landasan bagi penghitungan kenaikan upah buruh pada 2024.
Pihaknya menolak UMP yang baru saja diumumkan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin karena formulasi kenaikan UMP menggunakan PP 51 tahun 2023.
Pemkab Cirebon akan berupaya mengantisipasi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Cirebon
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved