Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PRESIDEN RI Joko Widodo meminta dukungan seluruh pihak dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan, sebagai dampak pandemi virus korona atau Covid-19.
"Saya minta dukungan seluruh asosiasi usaha, kelompok profesi, serikat buruh, serikat pekerja, himpunan nelayan dan petani untuk bersama-sama bergotong royong menghadapi tantangan ekonomi saat ini dan ke depan," ujar Presiden dalam Rapat Terbatas “Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19” di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/3).
Presiden menyampaikan penyebaran pandemi global Covid-19, bukan hanya berisiko pada kesehatan masyarakat, namun implikasinya juga besar pada perekonomian dunia.
"Diperkirakan perekonomian dunia akan turun dari 3% menjadi 1,5% atau mungkin lebih," ujar Presiden.
Baca juga: Hari ini, Pembukaan IHSG Masih Lemah
Selain berdampak pada perekonomian dunia, pandemi Covid-19, juga diperkirakan akan berdampak pada ekonomi nasional dan harus dihadapi.
"Pertumbuhan ekonomi kita yang semula diproyeksikan 5-5,4% juga akan mengalami penurunan. Tantangan ini harus kita hadapi dan kita jawab," ujar Presiden.
Dalam Rapat Terbatas itu, Presiden menginstruksikan untuk bidang fiskal, yakni melakukan realokasi belanja APBN dan APBD yang difokuskan pada tiga hal saja.
Pertama bidang kesehatan terutama dalam upaya pengendalian Covid-19. Kedua, social safety net berupa bantuan sosial, dan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan umkm sehingga bisa berproduksi dan terhindar dari praktik PHK.
Ketiga, Presiden juga memerintahkan kepada semua menteri dan Pemda untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak menjadi prioritas, baik perjalanan dinas, rapat-rapat, hingga belanja barang tidak prioritas.
Presiden juga memerintahkan kepada kementerian, pemda, gubernur, bupati, dan wali kota melakukan hal yang sama.
"Daya beli masyarakat harus betul-betul menjadi perhatian kita terutama rakyat kecil. Arahkan anggaran itu ke sana. Jadi anggaran-anggaran tersebut harus direalokasi untuk fokus membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha khususnya umkm dan sektor informal, ini harus digarisbawahi, UMKM dan sektor informal," jelas Presiden.
Selain itu, di bidang moneter, Presiden telah berbicara kepada Gubernur BI, Ketua OJK dan Ketua LPS agar sinergi kebijakan otoritas baik pemerintah pusat dalam hal ini kementerian keuangan dengan BI, OJK, LPS terus diperkuat.
"Pastikan ketersediaan likuiditas dalam negeri, memantau setiap saat terhadap sistem keuangan dan mitigasi keuangan sekomprehensif, sedetail mungkin. Saya minta BI fokus jaga stabilitas nilai rupiah, menjaga inflasi agar terkendali," ujarnya.
Kemudian di bidang perbankan, Presiden meminta OJK fokus kepada kebijakan stimulus ekonomi yang memberikan kemudahan dan keringanan ekonomi kepada kelompok terdampak, terutama UMKM dan sektor informal sehingga produksi berjalan dan tidak terjadi PHK. (OL-1)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Vaksin penguat atau booster Covid-19 masih diperlukan karena virus dapat bertahan selama 50-100 tahun dalam tubuh hewan.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatatkan jumlah kasus covid-19 secara global mengalami peningkatan 52% dari periode 20 November hingga 17 Desember 2023.
PJ Bupati Majalengka Dedi Supandi meminta masyarakat untuk mewaspadai penyebaran Covid-19. Pengetatan protokol kesehatan (prokes) menjadi keharusan.
PEMERINTAH Palu, Sulawesi Tengah, mengimbau warga tetap waspada dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan menyusul dua kasus positif covid-19 ditemukan di kota itu.
ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan jenis virus covid-19 varian JN.1 sebagai VOI atau 'varian yang menarik'.
DINAS Kesehatan (Dinkes) Batam mengonfirmasi bahwa telah terdapat 9 kasus baru terpapar Covid-19 di kota tersebut,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved