Mitigasi Dampak Korona 8 Kebijakan Disiapkan

MEREMBETNYA dampak virus korona pada sejumlah sektor perekonomian Indonesia harus ditanggapi dengan cepat dan tepat. Hal itu perlu dilakukan demi mencegah tersungkurnya ekonomi nasional.

Untuk itu, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyiapkan setidaknya delapan paket kebijakan terkait dengan korona.

Dari delapan paket kebijakan yang disiapkan pemerintah itu, empat paket kebijakan terkait prosedural dan empat paket lainnya terkait fiskal.

"Paket ini sudah dilaporkan ke Presiden, nanti difinalisasi. Kami komunikasikan dengan Menteri Keuangan," kata Airlangga dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2020 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, kemarin.

Di luar paket-paket kebijakan tersebut, Airlangga menambahkan bahwa respons cepat juga telah dilakukan pemerintah melalui pelonggaran kebijakan moneter dari Bank Indonesia (BI), relaksasi di sektor industri keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan insentif fiskal dari pemerintah.

Kini tengah diupayakan paket kebijakan stimulus kedua yang akan diluncurkan pemerintah.

Diketahui, BI telah mengeluarkan kebijakan untuk menopang sektor riil melalui penurunan giro wajib minimum 50 bps, kebijakan triple intervension di pasar spot, DNDF, dan SBN untuk meyakinkan pasar termasuk penurunan GWM perbankan menjadi 4% demi meningkatkan likuiditas.

Di sisi lain, OJK disebut akan merelaksasi kebijakan penghitungan kolektabilitas debitur yang semula tiga pilar menjadi satu pilar.

Otoritas juga mempersiapkan pengaturan restrukturisasi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak virus korona.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa insentif fiskal di sektor kepariwisataan. Hal itu meliputi potongan harga tiket pesawat mencapai 50% dan penghapusan penarikan pajak hotel serta restoran. Kebijakan itu berlaku untuk 10 destinasi pariwisata prioritas.

Tren positif

Presiden Joko Widodo mendesak Menteri Perdagangan Agus Suparmanto untuk tidak merusak angka inflasi yang sudah menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir.

Dalam separuh dekade ke belakang, pemerintah konsisten menjaga inflasi di bawah 4%. Pada 2015 angka inflasi tercatat sebesar 3,35%, kemudian kembali turun ke level 3,02% di 2016. Pada 2017, nilai inflasi sedikit terkerek naik ke 3,61%, tetapi kembali turun ke angka 3,13% di 2018. Pada 2019, angka inflasi bahkan menyentuh 2,72% atau yang terendah dalam dua dekade terakhir.

Tahun ini, tren positif tersebut dapat terus berlanjut. Namun, baru dua bulan mengawali tahun, angka inflasi sudah menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada Januari inflasi tercatat 0,39% dan Februari 0,28%.

Di lain pihak, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam konferensi pers Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta (4/3), menargetkan neraca perdagangan barang nonmigas Indonesia mencapai US$15 miliar pada 2020.

Target itu telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Pada 2020-2024, sesuai RPJMN, ekspor nonmigas ditargetkan tumbuh 5,2%-9,8%. Neraca perdagangan barang ditargetkan US$15 miliar pada 2020," ungkap Menteri Agus. (Van/X-6)