Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pentingnya penguatan daya beli untuk menjaga kondisi perekonomian pada 2020 agar tidak terdampak dari penyebaran virus korona.
"Tentu yang perlu kita jaga dalam negeri adalah buying power; (daya beli) agar ekonomi tidak turun," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Jakarta, kemarin.
Airlangga Hartarto menjelaskan penyebaran virus korona akan berpengaruh kepada kondisi global, termasuk Indonesia, sehingga perlu ada antisipasi.
Oleh karena itu, penguatan daya beli ini menjadi penting untuk menjaga kinerja konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meski demikian, ia belum dapat memperkirakan dampak kejadian ini kepada proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,3% pada akhir tahun, termasuk melakukan revisi target. "Kita juga masih monitor setiap bulan dan tren seperti apa," kata Airlangga.
Sebelumnya, Bank Indonesia merevisi pertumbuhan ekonomi pada 2020 menjadi 5,0%-5,4, dari sebelumnya 5,1%-5,5%. Bank sentral bahkan memproyeksikan perekonomian pada triwulan I-2020 hanya tumbuh pada kisaran 4,9% karena terdampak oleh kondisi global yang terpengaruh penyebaran virus korona.
Kendati terdapat potensi penurunan pertumbuhan ekonomi, outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih dalam kondisi positif di tengah isu pengaruh penyebaran virus korona. Pasalnya, meski sebagian besar impor berasal dari Tiongkok pengaruhnya tidak signifikan.
"Setiap 1% ekonomi Tiongkok kontraksi cuma 0,09% terhadap ekonomi Indonesia. Ya, maksimal 0,1%, itu besar betul GDP (gross domestic product) kita," ungkap pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi dalam acara Prudential Masterclass, di Jakarta, kemarin.
Isu domestik
Fithra menjelaskan dengan pasar domestik yang luas Indonesia sebenarnya tidak memiliki ketergantungan yang besar terhadap ekonomi dunia. Isu-isu global seperti Brexit, penurunan suku bunga The Fed, perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, serta konflik Amerika Serikat dan Iran tidak berdampak signifikan.
Menurut Fithra, pertumbuban ekonomi Indonesia lebih rentan terhadap isu domestik. Bahkan hal itu yang harusnya dijaga pemerintah.
"Kalau shock eksternal paling 2 atau 3 bulan, tapi kalau shok internal itu bisa sampai 7 bulan. Hal ini harus dibenahi untuk jangka panjang," imbuhnya.
Masalah domestik yang harus dibenahi pemerintah, lanjutnya terkait lapangan kerja. Untuk itu pemerintah perlu mendukung investasi di sektor industri tanah air. Kebijakan-kebijakan perlu mempertimbangakan kondisi induatri Tanah Air.
"Tapi sekarang arahnya sudah ke sana (pembenahan regulasi), ada omnibus law, dorong investasi. Sudah on track," ujarnya.
Dia juga menambahkan, meski optimistis pemerintah diminta tetap waspada. Bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi bisa turun di bawah 5% bila tidak direspons dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. (Des/Ant/E-3)
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved