Bank Mandiri Bagikan 60% Laba sebagai Dividen

RAPAT Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank Mandiri menyetujui pengalokasian 60% dari laba bersih 2019 atau sekitar Rp16,49 triliun (Rp353,34 per saham) sebagai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Nilai dividen itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp11,2 triliun (sekitar Rp241 per saham).

"Penetapan besaran dividen tersebut telah memperhatikan kebutuhan likuiditas perseroan dalam mengembangkan bisnis dan memenuhi ketentuan terbaru regulator, serta sebagai bentuk apresiasi perseroan kepada pemegang saham atas kepercayaan dan dukungannya. Empat puluh persen dari laba bersih 2019 akan digunakan sebagai laba ditahan," kata Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, Bank Mandiri membukukan kinerja yang sangat baik pada 2019 dengan laba bersih secara konsolidasi tercatat sebesar Rp27,5 triliun atau tumbuh 9,9% secara tahunan (yoy).

Capaian tersebut didukung pertumbuhan kredit konsolidasi sebesar 10,7% (yoy) hingga mencapai Rp907,5 triliun pada akhir tahun lalu. Dari kucuran tersebut, perseroan berhasil mencatat pendapatan bunga bersih sebesar Rp59,4 triliun, naik 8,8% (yoy) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Alhasil, aset perseroan pun terkerek naik 9,65% menjadi Rp1.318,2 triliun pada akhir tahun lalu.

Seiring dengan keinginan untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, Bank Mandiri juga berhasil memperbaiki kualitas kredit yang disalurkan sehingga rasio kredit bermasalah (NPL gross) turun 42 bps menjadi 2,33% jika dibandingkan dengan Desember tahun lalu. Dampaknya, biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pun ikut melandai sebesar minus 14,9% menjadi Rp12,1 triliun.

Menurut Royke, konsistensi untuk mengutamakan prinsip pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan dalam ekspansi serta inovasi layanan yang berkelanjutan melalui otomatisasi ataupun digitalisasi menjadi kunci keberhasilan perseroan dalam melewati 2019 yang diwarnai dengan persaingan ketat industri perbankan serta maraknya usaha pembiayaan berbasis digital. (Des/E-2)