PHRI Minta Badan Promosi Pariwisata Indonesia Diaktifkan Lagi

Pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk kembali mengaktifkan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI).

Keberadaan badan tersebut dianggap strategis dalam mendongkrak pariwisata Indonesia.  Apalagi  target kedatangan wisatawan mancanegara 20 juta orang tahun lalu tidak tercapai.

Hal itu dikemukakan Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani  dalam Musyawarah Nasional (Munas ( Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) XVII Tahun 2020 di Karawang, Jawa Barat, pada Senin (10/2). Hadir dalam acara itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.

Hariyadi  mengatakan BPPI dibubarkan pada 2014 oleh Kemenpar dengan alasan pemerintah ingin mengurangi jumlah badan. "Suatu alasan yang menurut kami naif," ujarnya.

Padahal, imbuh Hariyadi, keberadaan BPPI diamanatkan oleh Undang-Undang No.10/2009 tentang Kepariwisataan. Dalam pasal 36 - 42 disebutkan pemerintah memfasilitasi pembentukan BPPI merupakan lembaga swasta yang bersifat mandiri dengan pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan hibah sosial serta lainnya.

BPPI betugas meningkatkan citra pariwisata, kunjungan mancanegara dan penerimaan devisa, menggalang pendanaan dari sumber selain APBD dan melakukan riset pengembangan pariwisata.

"Kami sangat mengharapkan BPPI diaktifkan kembali mengingat dinamisnya perkembangan ekonomi dunia membutuhkan respons yang cepat dan tepat," tuturnya.

Berdasarkan data, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2014 berjumlah 9,44 juta, sedangkan pada 2019 mencapai 16,1 juta orang. Pencapaian tersebut di bawah target pemerintah yakni 20 juta wisatawan mancanegara. Jumlah itu, jelas Hariyadi , masih di bawah kunjungan wisatawan ke Thailand yang mencapai 39,8 juta dan ke Malaysia 26 juta.

"Ini menjadi pertanyaan di mana kekuranganya. Salah satu permasalahannya belum optimalnya promosi dengan tepat koordinasi pelaku usaha dan pemerintah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres mengatakan pariwisata telah ditetapkan sebagai salah satu sektor prioritas yang perlu dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia.

Pariwisata merupakan sektor yang paling mudah dan murah untuk dikembangkan, serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan percepatan pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang dinilai dalam jangka pendek paling berpotensi memberikan hasil segera (quick wins), yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

"Pengembangan pariwisata perlu didukung dengan pengembangan 3A yaitu aksesibilitas, atraksi dan amenitas," ucap Wapres.

Aksesibilitas meliputi keterhubungan darat, laut, dan udara, menuju destinasi wisata. Atraksi meliputi kegiatan seni, budaya, warisan sejarah, tradisi, kekayaan alam, olahraga dan hiburan yang menjadi daya tarik wisatawan. Amenitas sebagai fasilitas pendukung pariwisata bertujuan memberikan kenyamanan bagi wisatawan, seperti akomodasi, kuliner, pusat informasi, pusat oleh-oleh, kesehatan, keamanan, komunikasi, bank, air bersih dan listrik.

"Disinilah peran penting PHRI dalam mendukung kebutuhan amenitas pariwisata, khususnya terkait sarana akomodasi dan kuliner," tandasnya. (Ind/E-1)