PLN Integrasikan Data Perpajakan

PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman atau  Memorandum of Understanding (MoU) dengan Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) untuk mewujudkan integrasi data perpajakan.

Penandatangan  dilakukan oleh Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Dirjen Pajak Suryo Utomo, disaksikan oleh Wakil Menteri (Wamen) 1 BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Budi Gunadi Sadikin, Wamen ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) serta Wamen Keuangan Suahasil Nazara  pada hari Jumat (31/01/2020).

 Zulkifli Zaini mengatakan tujuan dari pengintegrasian data ini sebagai upaya strategis dalam perbaikan administrasi perpajakan melalui optimalisasi teknologi guna menciptakan tranparansi dan kepatuhan.

"Tujuan pelaksanaan ini khususnya bagi PLN dan DJP merupakan upaya strategis dalam perbaikan administrasi perpajakan melalui optimalisasi IT dengan memanfaatkan ketersediaan basis data dan sistem perpajakan sehingga menciptakan transparansi dan kepatuhan," kata Zulkifli.

Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan, PLN bersama DJP melakukan pengembangan integrasi data perpajakan. Dalam hal ini PLN diberikan hak akses untuk mendapatkan Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh vendor PLN serta akses kepada pembentukan SPT Tahunan Badan (proforma).

"Sebagai salah satu perusahaan BUMN dengan kontribusi pajak yang besar kepada negara, MoU ini merupakan upaya strategis dalam perbaikan administrasi perpajakan dan transparansi serta meningkatkan kepatuhan (Tax Compliance)," imbuhnya.

Menurut Zulkifli, melalui integrasi data perpajakan ini dapat meminimalisir timbulnya sengketa (dispute). Serta menekan biaya kepatuhan Wajib Pajak (Cost Compliance). Implikasinya Wajib Pajak bisa lebih fokus menjalankan bisnis prosesnya.

"Ini merupakan sebuah langkah strategis dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan yang lebih teebuka. Pada akhirnya menuju ke arah yang diharapkan yakni terciptanya, cooperative compliance secara berkelanjutan antara PLN dan Wajib Pajak dan DJP," paparnya (Hld/E-1)