Langkah Penyelamatan, Jiwasraya Dirikan Anak Perusahaan

SEBAGAI salah satu solusi mengatasi gagal bayar jatuh tempo nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero), perusahaan asuransi pelat merah milik BUMN tersebut akan membangun anak perusahaan bernama Lotus Putra.

Menurut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso langkah tersebut sudah disepakati oleh pemilik serta pengurus Jiwasraya dalam hal ini Kementerian BUMN.

"Sudah kita setujui membuat anak perusahaan namanya Lotus Putra," tutur Wimboh saat ditemui usai mengikuti rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi XI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/1).

Wimboh melanjutkan Lotus Putra akan diberikan hak untuk mengurus atau menangani kumpulan beberapa asuransi BUMN lainnya. Targetnya, dalam jangka waktu tertentu anak perusahaan Jiwasraya ini akan dijual kepada investor yang ingin mengambil alih kepemilikan Lotus Putra. Dengan begitu Jiwasraya akan mendapatkan dana segar sebagai tambahan untuk membayar utang jatuh tempo para nasabahnya.

"Sekarang ini sedang kita proses, angka penjualannya nanti tergantung hasil negoisasi. Bisa di atas Rp3 triliun," ungkapnya.

Selain mendirikan anak perusahaan, Wimboh melanjutkan langkah penyelamatan Jiwasraya juga akan dilakukan dengan cara pembentukan holding beberapa perusahaan. Pihaknya masih terus menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memfinalisasi rencana pembentukan holding.

"Kita sepakat hodling tapi mekanismenya masih terus dirundingkan. Holding ini ranahnya ada di kementerian," paparnya.

Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus menyebut, terdapat tiga opsi untuk mengembalikan dana nasabah yang diinvestasikan di PT Asuransi Jiwaaraya. Menurut dia, tiga opsi tersebut sejauh tengah dipertimbangkan, yakni pembentukan holding asuransi, penggelontoran bail out, dan memberikan penyertaan modal negara.

"Itu semua harus konsultasi dan dipikirkan DPR secara maksimal," katanya

Opsi tersebut, kata Deddy akan dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya yang telah dibentuk oleh Komisi VI DPR RI kemarin. Menurut dia, Panja Jiwasraya tidak akan mengurusi penegakan hukum, melainkan fokus penyelamatan perusahaan, pengembalian dana nasabah, dan perbaikan regulasi agar kejadian serupa tak terjadi lagi.

"Kita ingin agar proses hukum yang ada di kejaksaan itu benar-benar terjadi secara cepat, sehingga tidak ada urgensinya lagi membentuk pansus. Itu yang sudah disepakati," kata Deddy. (OL-2)