Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGKA gini ratio Indonesia pada September 2019 tercatat 0,380 poin, atau turun 0,002 poin dibandingkan Maret 2019 sebesar 0,382. Dilihat secara tahunan, angka gini ratio periode September 2019 juga turun 0,004 poin dari periode September 2018 sebesar 0,384.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, saat memaparkan data terbaru di kantor BPS, Rabu (15/1). Dia mengatakan BPS menggunakan indikator gini ratio dan distribusi pengeluaran dari Bank Dunia.
"Koefisien gini berdasarkan kurva lorenz yang merupakan pengeluaran kumulatif, membandingkan distribusi nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform yang mewakili presentase kumulatif penduduk," jelas Suhariyanto.
Lebih lanjut, dia menjelaskan gini ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat 0,391 atau turun 0,001 poin dibandingkan periode Maret 2019. Namun, angka gini ratio daerah perkotaan periode September 2019 itu tidak mengalami perubahan dari September 2018.
Sementara itu, gini ratio daerah pedesaan pada September 2019 tercatat 0,315 atau turun 0,002 poin, dibandingkan gini ratio Maret 2019 sebesar 0,317 poin. Gini ratio September 2019 juga mengalami penurunan bila dibandingkan September 2018 yang mencapai 0,319.
"Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah sebesar 17,71%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah," paparnya.
Dirinci berdasarkan wilayah, gini ratio daerah perkotaan tercatat 16,90%. Bisa dikatakan ketimpangan di wilayah urban tergolong mdoerat. Sementara untuk daerah perdesaan tercatat 20,66%, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.
"Usaha untuk menurunkan ketimpangan memang membutuhkan upaya luar biasa. Untuk menurunkan ketimpangan tidak bisa dilakukan seketika. Saya pikir kejadiannya hampir sama di semua negara, di mana ketimpangan yang ada di kota lebih tinggi dan lebih kasat mata," pungkas Suhariyanto.(OL-12)
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
BPS Targetkan Verifikasi 106 Ribu Peserta PBI-JKN Penyintas Penyakit Kronis Tuntas Sebelum Lebaran 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat dan memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY).
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebesar 147,91 juta orang.
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja perekonomian nasional yang solid di sepanjang 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved