Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGKA gini ratio Indonesia pada September 2019 tercatat 0,380 poin, atau turun 0,002 poin dibandingkan Maret 2019 sebesar 0,382. Dilihat secara tahunan, angka gini ratio periode September 2019 juga turun 0,004 poin dari periode September 2018 sebesar 0,384.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, saat memaparkan data terbaru di kantor BPS, Rabu (15/1). Dia mengatakan BPS menggunakan indikator gini ratio dan distribusi pengeluaran dari Bank Dunia.
"Koefisien gini berdasarkan kurva lorenz yang merupakan pengeluaran kumulatif, membandingkan distribusi nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform yang mewakili presentase kumulatif penduduk," jelas Suhariyanto.
Lebih lanjut, dia menjelaskan gini ratio di daerah perkotaan pada September 2019 tercatat 0,391 atau turun 0,001 poin dibandingkan periode Maret 2019. Namun, angka gini ratio daerah perkotaan periode September 2019 itu tidak mengalami perubahan dari September 2018.
Sementara itu, gini ratio daerah pedesaan pada September 2019 tercatat 0,315 atau turun 0,002 poin, dibandingkan gini ratio Maret 2019 sebesar 0,317 poin. Gini ratio September 2019 juga mengalami penurunan bila dibandingkan September 2018 yang mencapai 0,319.
"Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40% terbawah sebesar 17,71%. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2019 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah," paparnya.
Dirinci berdasarkan wilayah, gini ratio daerah perkotaan tercatat 16,90%. Bisa dikatakan ketimpangan di wilayah urban tergolong mdoerat. Sementara untuk daerah perdesaan tercatat 20,66%, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.
"Usaha untuk menurunkan ketimpangan memang membutuhkan upaya luar biasa. Untuk menurunkan ketimpangan tidak bisa dilakukan seketika. Saya pikir kejadiannya hampir sama di semua negara, di mana ketimpangan yang ada di kota lebih tinggi dan lebih kasat mata," pungkas Suhariyanto.(OL-12)
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
DALAM lima tahun terakhir, harga beras di tingkat konsumen terus naik.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Februari 2026 secara tahunan (yoy) tercatat sebesar 4,76%, berbanding terbalik dengan kondisi Februari 2025 yang mengalami deflasi 0,09%.
BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Januari 2026 mencapai 22,16 miliar dolar AS atau tumbuh 3,39 persen dibandingkan Januari 2025
BPS beberkan data perdagangan RI di jalur Selat Hormuz di tengah konflik Iran-Israel. Intip nilai ekspor-impor miliaran dolar yang terancam jika jalur ini lumpuh.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved