Selasa 14 Januari 2020, 14:40 WIB

Perairan Natuna Harus Diramaikan Kapal Nelayan Indonesia

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Perairan Natuna Harus Diramaikan Kapal Nelayan Indonesia

MI/RAMDANI
Menteri Kelautan dan Perikanan,Edhy Prabowo, tiba di Istana Merdeka untuk menghadiri Sidang Kabinet Paripurna pertama, Kamis (24/10).

 

Pemerintah akan membanjiri perairan Natuna dengan kapal nelayan lokal. Tujuannya meminimalkan jumlah kapal asing yang lalu-lalang di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Kami akan bangun kekuatan nelayan di sana. Kami akan berikan bantuan kapal yang sesuai dengan permintaan mereka," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

Dia menuturkan pemerintah telah mengeluarkan izin kepada lebih dari 700 kapal untuk berlayar di perairan Natuna. Namun, bobot sejumlah kapal yang beroperasi tidak ada yang melebihi 150 gross tonnage (GT).

"Dari hasil pantauan kami, memang tidak banyak yang berlayar ke atas (wilayah utara), karena kapal mereka kurang besar," imbuhnya.

Baca juga: Istana Tegaskan Kapal TNI AL akan Tetap Ada di Natuna

Selama ini, bobot kapal tangkap nusantara dibatasi maksimal 150 GT. Larangan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap tentang Batasan Ukuran Kapal Ikan. Aturan itu, lanjut Prabowo, diterapkan demi menjaga keberlanjutan laut Indonesia. Jika kapal berbobot terlalu besar dibiarkan berlayar, dikhawatirkan terjadi eksploitasi hasil laut. Kondisi itu mengancam sumber daya ikan di perairan nasional.

"Presiden memang tidak setuju kalau kita kasih sebebasnya, seluas-luasnya. Jadi kita atur, kita kontrol," pungkas Edhy. Namun, melihat situasi yang terjadi saat ini, dia membuka kemungkinan untuk mencabut larangan dalam Surat Edaran Ditjen. "Karena itu juga kan bukan peraturan menteri. Itu hanya Surat Edaran Ditjen. Nanti kita akan hitung semua. Evaluasi akan kita lakukan. Kita uji publik ke lapangan, yang tidak setuju silakan kasih masukan," lanjutnya.

Hal lain yang menjadi perhatian pemerintah ketika membanjiri perairan Natuna dengan kapal lokal, yakni mencegah gesekan antara nelayan asli Natuna dan nelayan dari wilayah lain. Pasalnya, mereka akan melaut dan menangkap ikan di satu kawasan.

"Solusinya, nanti kami akan berikan izin, tetapi nelayan-nelayan dari wilayah luar akan ditempatkan di daerah yang sebelumnya tidak dilayari nelayan setempat," tutupnya.(OL-12)

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Restrukturisasi BUMN Diapresiasi Presiden, Menteri Erick Diminta Lebih Berani Lagi

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 18:46 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa proses restrukturisasi terhadap BUMN yang bermasalah tengah...
Dok DPR RI

APBD 2023 untuk Pendidikan Agama dan Keagamaan Jangan Sampai Tumpang Tindih

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 18:41 WIB
Bagi sekolah madrasah pemerintah daerah juga bisa membantu karena mereka juga mengalami keterbatasan...
MI/Susanto

Ekonom Yakin BI Masih Pertahankan Suku Bunga Acuan Bulan Ini

👤Despian Nurhidayat 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 18:36 WIB
Pasalnya, tingkat inflasi nasional cenderung terkendali. Lalu, nilai tukar rupiah juga masih terkendali, yang ditopang kinerja keseimbangan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya