Bangun Cipta Kontraktor Lepas dari Gugatan Pailit

PERMOHONAN H Infrastructure Limited Representative Office (HIL RO) untuk memailitkan PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) gagal.

Pasalnya, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak permohonan yang diajukan HIL tersebut. Majelis hakim mementahkan permohonan HIL RO lantaran perusahaan asal Selandia Baru tersebut tidak memiliki legal standing untuk melakukan tindakan hukum di Indonesia.

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara," kata ketua majelis hakim, Abdul Kohar, dalam persidangan yang digelar kemarin.

Hendry M Hendrawan, kuasa hukum BCK dari kantor AKHH Lawyers, mengapresiasi putusan majelis hakim tersebut.

Menurut Hendry, penolakan permohonan pailit tersebut sudah sangat tepat karena dalam permohonannya itu, H Infrastructure Limited juga tidak bisa membuktikan adanya utang BCK kepada dirinya. Begitu pun kreditur kedua yang diajukan HIL juga tidak terbukti merupakan kreditur BCK.

Sejak persidangan digelar pada September 2019, kedua belah pihak baik BCK maupun HIL telah mengajukan bukti masing-masing. Akan tetapi, majelis hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Kasus bermula sejak kerja sama antara BCK dan HIL dalam proyek Karaha yang merupakan proyek EPC (engineering, procurement, construction) bermasalah karena HIL tidak mampu mengerjakan tugasnya. Akibatnya, terjadi pembengkakan biaya yang kemudian oleh HIL dibebankan kepada BCK.

Saat ini proyek pembangunan panas bumi Karaha di Jawa Barat itu telah selesai dan BCK telah membayar seluruh kewajibannya kepada para vendor.

Sebelumnya, BCK melalui kuasa hukumnya, Stefanus Haryanto dari AKHH Lawyers, sempat meminta HIL untuk meneruskan perkara di Arbitrase No 401 of 2017 di forum arbitrase SIAC (Singapore International Arbitration Center), tetapi HIL tidak menanggapi. (E-1)