Dampak Tarif Naik, Menkeu Andalkan APBN Jaga Daya Beli

PENAIKAN berbagai tarif yang ditetapkan pemerintah telah berlaku sejak memasuki 2020. Tarif iuran BPJS, cukai rokok dan 18 ruas jalan tol akan memengaruhi tingkat daya beli masyarakat. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan tetap menggunakan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. 

Pasalnya, merujuk data Badan Pusat Statistik, konsumsi rumah tangga masih jadi penyokong terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga hingga 56,5%. Di kuartal III, tingkat konsumsi rumah tangga berada dikisaran 5,01% secara tahunan (year-on-year). 

"Saya rasa mekanisme yang sudah ada di dalam APBN sesuai dengan sidang-sidang kabinet yang bapak presiden lakukan pada Desember lalu terhadap para menteri, adalah meminta kepada mereka untuk terus segera menggunakan instrumen fiskal itu, terutama pada Januari atau kuartal pertama ini," kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani usai menghadiri pembukaan perdagangan bursa saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1). 

Baca juga : Ini 3 Langkah OJK Tingkatkan Investor Pasar Modal

Pemaksimalan instrumen fiskal tersebut, lanjutnya, dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Termasuk di dalamnya ialah penyaluran dana bantuan sosial yang juga telah diatur dalam APBN 2020.

Diketahui, dalam APBN 2020, pemerintah mengalokasikan dana untuk bantuan sosial sebesar Rp372,5 triliun atau naik 1% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp369,1 triliun. 

Pengalokasian dana bantuan sosial tersebut meliputi beberapa program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Program Indonesia Pintar, Dana Desa hingga Jaminan Kesehatan Nasional. 

"Ini tujuannya adalah supaya kita bisa menahan pelemahan ekonomi global, sampai hari ini kita masih tetap bisa menjaga ekonomi kita di atas 5% dan ini tantangan yang tidak mudah melihat proyeksi dunia yang belum sepenuhnya pulih," pungkas Ani. (OL-7)