Bea Cukai Tingkatkan Kewaspadaan di Libur Natal dan Tahun Baru

DIREKTORAT Jenderal Bea dan Cukai kementerian keuangan akan meningkatkan kewaspadaan pada barang impor ilegal hari Natal dan tahun baru.

Kepala Sub Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, peningkatan kewaspadaan itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi Bea Cukai menangkal masuknya barang-barang impor ilegal.

"Biasanya, di hari natal dan tahun baru, hari raya idul fitri, itu demand cenderung meningkat. Peningkatannua hampir sama, perilaku itu hampir sama. Cuma kita bicara soal compliance, agar barang-barang yang masuk itu comply," kata Deni saat dihubungi, Selasa (24/12).

"Biasanya kan banyak yang cuti atau apa, nah itu jangan sampai lengah. Kita 24 jam itu piket, kita berbicara tentang bahan yang berbahaya seperti narkotika," sambungnya.

Menyoal titik mana yang rentan disusupi barang impor ilegal, Deni mengatakan, pesisir timur Pulau Sumatera kerap dijadikan pintu masuk oleh pelaku penyelundupan.

Baca juga :Bea Cukai dan Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan Daun Khat

"Kalau consumable goods itu di pesisir timur Sumatera, pelabuhan besar. Pelabuhan besar kita melihat dari sisi kualitas, possibility, maka kewaspadaan meliputi perlakuan besar. Di Selat Malaka itu kita kuat di patroli itu, mereka mengapung bukan 24 jam lagi, bisa berhari-hari di laut," jelas Deni.

Sebelumnya, saat memberikan pidato dalam pelantikan Komite Pengawas Perpajakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar Bea Cukai meningkatkan kewaspadaan di sepanjang libur Natal dan tahun baru. Hal itu perlu dilakukan guna menjaga perekonomian dalam negeri.

"Kalau kita lihat kemarin penerimaan negara dari bea cukai telah mencapai targetnya di 2019 namun untuk bea masuk dan bea keluar menggambarkan tantangan ekonomi kita, karena ekspor, impor, dua-duanya melemah dan kita di sisi lain dihadapkan pada serbuan barang ilegal," kata Sri Mulyani di kantornya, Jumat (20/12).

Peningkatan kewaspadaan itu mengikuti perkembangan ekonomi yang terjadi. Semisal, maraknya ekonomi digital yang memungkinkan barang-barang masuk ke Indonesia. Hal itu perlu untuk diwaspadai.

Kemudian dari kondisi dunia usaha yang kini mengalami tekanan, potensi masuknya impor ilegal dinilai dapat terjadi di sektor tersebut.

"Oleh karena itu, saya minta ke semua pejabat untuk benar-benar mewaspadai, apakah yang masuk ini benar-benar legitimate dari sisi proses, dari sisi pajak yang harus dibayarkan dan dari sisi kemampuan masyarakat," jelasnya. (OL-7)