Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan memudahkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan menggratiskan pembuatan sertifikasi halal.
Airlangga mengatakan, hal itu masuk dalam Rancangan Undang Undang Cipta Lapangan Kerja yang menggunakan skema Omnibus Law.
"Jadi di dalam omnibus law kita menyiapkan klaster UMK termasuk di dalamnya kalah UMK itu tidak perlu melakukan meminta izin. Untuk sertifikasi halal UMK pembiayaannya adalah nol, kita gratiskan," terang Airlangga saat jumpa media di kantornya, Jakarta, Jumat (20/12).
Lebih lanjut, dalam RUU itu, UMK hanya perlu melakukan pendaftaran usaha untuk menjalankan usahanya. Hal itu disebut Airlangga sebagai komitmen pemerintah mendukung pelaku UMK untuk berusaha.
Dalam proses pendaftaran UMK, Airlangga juga menuturkan, dalam Omnibus Law tersebut pelaku UMK akan dipermudah.
"PMK sendiri sedang disiapkan. UMK tidak perlu meminta izin, dalam Omnibus Law cukup melakukan pendaftaran. Berlaku untuk produksi, distribusi dan sertifikasi halal," pungkasnya. (OL-11)
Tiga sertifikasi halal dalam layanan pengiriman barang retail berhasil diraih KAI Logistik (Kalog) pada layanan Kalog Express di tiga titik distribusi.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memperkuat ekosistem industri halal di wilayah tersebut guna meningkatkan daya saing global industri dan UMKM.
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
GP Ansor memastikan kewajiban sertifikasi dan label halal untuk produk makanan dan minuman di Indonesia tetap berlaku sesuai UU No. 33/2014.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa produk asal Amerika Serikat (AS) tetap wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal sebelum beredar di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved