Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PEMERINTAH, pada 2020, akan mengalokasikan anggaran penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp11 triliun yang berasal dari APBN sebesar Rp9 triliun dan pengembalian pokok pelaksanaann tahun-tahun sebelumnya Rp2 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah menargetkan rumah yang bisa dibangun melalui program FLPP mencapai 102.500 unit.
Jumlah tersebut jauh di atas target tahun ini yang hanya ditetapkan sebanyak 74.000 unit dengan alokasi sebesar Rp7,5 triliun.
Kendati sudah lebih besar, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala Mansury masih belum puas dengan angka yang ditetapkan. Dia menilai jumlah tersebut masih tidak akan mampu memenuhi permintaan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun depan.
"Rasa-rasanya tahun depan akan kurang juga. Kita akan bicarakan lagi nanti dengan pemerintah," ujar Pahala kepada Media Indonesia, Kamis (19/12).
Menanggapi komentar tersebut, Direktur Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Eko Djoeli Heripoerwanto mengaku tidak heran.
Baca juga : Anggaran Subsidi Rumah Terbatas, Himperra Lempar 4 Usulan
"Karena saya sendiri juga merasa kurang. Bukan hanya Dirut BTN yang merasa seperti itu," ucap Heri.
Ia mengatakan pemerintah akan terus membahas alokasi anggaran FLPP untuk bisa memenuhi kebutuhan MBR akan hunian yang layak.
"Kita nanti juga akan atur dengan sistem baru. Dulu, pengembang kalau membangun, itu sekuat mereka. Kalau sanggup bangun seribu, ya bangun seribu. Nanti tidak bisa lagi seperti itu. Setiap pembangunan harus melalui persetujuan pemerintah terlebih dulu supaya tidak terjadi kelebihan," jelas dia.
Tanpa adanya persetujuan, pengembang bisa membangun kapan saja ketika ada permintaan. Padahal di sisi lain, kuota alokasi FLPP di perbankan sudah habis. Akhirnya, MBR yang sudah menjalin kesepakatan dengan pengembang tidak bisa melaksanakan akad dan proses berhenti di tempat.
"Itu yang menjadi salah satu masalah di tahun ini. Banyak rumah yang sudah jadi, tinggal akad, tapi kuota FLPP sudah habis," tandasnya.
FLPP merupakan program rumah subsidi pemerintah yang ditujukan bagi MBR. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menanggung sebagian beban biaya pembelian rumah. MBR hanya perlu membayar uang muka 1% dari harga rumah dengan suku bunga tetap selama masa tenor. (OL-7)
CitraGarden City menghadirkan inovasi hunian dengan meresmikan Show Unit Cluster Malta, rumah 3 lantai terbaru yang mengusung arsitektur bergaya Mediterania modern.
Dengan desain ruang yang diperbarui, program-program baru yang lebih bermakna, dan visi yang diperjelas, Onyx Park menghadirkan pendekatan yang berbeda dari konsep resor pada umumnya.
Para pengembang menemukan bahwa konsumen properti dari mancanegara tertarik pada estetika desain sama yang berakar pada minimalisme khas Skandinavia.
Krisis iklim menuntut semua sektor bertindak cepat, termasuk industri properti yang menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar.
Program insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terbukti menjadi penyelamat bagi masyarakat yang ingin mewujudkan mimpi memiliki rumah pertama.
Melalui kerja sama ini, Farmtopia by Dairyland akan mengembangkan lahan seluas 5,5 hektar di dalam kawasan CitraGarden Malang.
Bank BTN Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 800 unit selama 2025.
Sepuluh developer ini mencatat kontribusi signifikan dengan total realisasi kredit mencapai Rp1,7 triliun, setara 50% dari total KPR Non Subsidi yang disalurkan BTN
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya sangat serius untuk menyukseskan program perumahan nasional pemerintah.
Tahun ini, stok milik pengembang yang bekerja sama dengan BTN jika ditotal sudah mencapai 500 ribu unit lebih.
Dalam catatan BTN, saat ini terdapat lebih dari 38 ribu rumah yang sertifikatnya belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut melibatkan 4.000 proyek.
BANK Tabungan Negara (BTN) menyusun skema pembiyaan kredit perumahan rakyat (KPR) bagi pekerja sektor informal. Seperti tukang cukur, ojek online, dan lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved