Pembangunan Holistik di Papua

PEMERINTAH akan mulai membangun Papua dan Papua Barat secara holistik dalam lima tahun ke depan dengan melibatkan sejumlah kementerian/lembaga serta instansi lain untuk mempercepat pembangunan yang dilakukan secara terpadu.

"Jadi, kalau setiap lembaga punya program berbeda-beda, tidak akan ada gunanya. Sekarang diharapkan menyatu meski anggaran masing-masing," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD dalam Konferensi Pembangunan Papua di Jakarta, kemarin.

Ia mencontohkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memiliki desk khusus Papua, begitu juga di Kementerian Koordinator Bidang Polhukam. Ke depannya, dua desk tersebut berada dalam satu payung sehingga program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat terkoordinasi lebih optimal oleh desk Papua itu.

Dalam lima tahun mendatang, lanjut Mahfud, pemerintah menyiapkan lima agenda agar pembangunan di Bumi Cenderawasih tidak hanya hadir dalam infrastruktur fisik, tetapi tujuannya juga tercapai untuk kesejahteraan masyarakat setempat.

Lima agenda itu, lanjut dia, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan potensi wilayah yang berbasis kearifan lokal dan tantangan global. Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan birokrasi.

Selain itu, transformasi ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dan dukungan SDM Papua yang berkualitas serta percepatan pembangunan yang terpadu.

"Pembangunan Papua tidak semata Infrastruktur, tapi juga harus di bidang peningkatan kualitas SDM, SDM orang asli Papua melalui pendidikan," kata Mahfud.

Untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, Mahfud meminta Bappenas, selain fokus transformasi secara holistik, juga merumuskan model atau cara baru dan cara kerja baru dalam mengelola Papua. Bappenas juga diminta untuk memastikan seluruh program untuk kemajuan Papua dan Papua Barat terlaksana.

Model baru

Di kesempatan yang sama, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah mencari cara dan model baru untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pembangunan di Papua dan Papua Barat agar sejajar dengan provinsi lain di Tanah Air.

"Bappenas berupaya merumuskan pendekatan pembangunan Papua yang menghargai budaya dan kearifan lokal," kata Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga.

Menurut dia, pemerintah mengedepankan kerangka otonomi khusus sebagai instrumen kebijakan percepatan, afirmasi, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Papua.

Berbagai langkah, lanjut dia, sudah ditempuh untuk pembangunan di Bumi Cenderawasih, di antaranya mengadopsi pendekatan perencanaan pembangunan Papua berbasis wilayah adat dan kawasan potensial.

"Kami sadari pendekatan kutural atau sosial budaya menjadi dimensi penting dalam merancang pembangunan sektoral dan kewilayahan," imbuhnya.

Pemerintah, lanjut dia, berkomitmen melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat, antara lain melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017. (Ant/E-2)