Beras Bulog Membusuk Karena Saluranya Mampet

POLEMIK 20 ribu ton beras Bulog yang akan dibuang atau disposal sebenarnya tidak perlu terjadi. Sepanjang saluran penyaluran beras Bulog lancar, dulu ada raskin dan rastra yang rutin digelontorkan dari Bulog.

"Sesuai undang-undang, Bulog diberi tugas negara untuk membeli (menyerap) beras dan gabah petani. Karena itu tugas negara, Bulog wajar memiliki kekhususan dengan menyalurkan beras melalui mekanisme raskin dan rastra. Kini penyaluran itu mampet, wajar kalau beras Bulog menjadi turun mutunya," ungkap anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, dalam diskusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Stabilisasi Harga Pangan, di Gedung RRI, Jakarta, Kamis (12/12).

Pembicara lain yang hadir Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir, pengamat pertanian Khudori dan Direktur Pengemhangan Bisnis Bulog Imam Subowo.

Untuk mengatasi munculnya beras turun mutu, Herman Khaeron menyebutkan, ada solusi yang bisa dilakukan antara lain dengan menyerahkan seluruhnya pengelolaan BPNT kepada Bulog, dimana selama ini dipegang oleh Kementerian Sosial.

"Jangan disalahkan juga yang 20 ribu ton itu dikeluarkan, karena pada 2017-2019 tidak ada otlet yang menungkinkan Bulog terus me-refinery beras di gudang. Solusinya, kembalikan BPNT yang dioperasikan Bulog," kata Herman.

Menurut Herman dengan mengembalikan BPNT ke Bulog maka Bulog bisa menjalankan tugasnya sesuai UU No.18 tahunh 2012 tentang Pangan untuk memastikan tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman beragam, bergizi, merata dan terjangkau secara berkelanjutan.

"Jika tidak mengembalikan BPNT, maka penugasan Bulog tidak akan jalan dan Bulog akan dibebani oleh pinjaman komersial sampai kapanpun," jelasnya.

Menurut Herman, mekanisme komersial yang harus dijalankan Bulog adalah penugasan dengan batasan harga, maka dari itu harus diikuti dengan sumber permodalan yang tidak dibatasi. Saran yang dikatakan Herman, sudah pastilah akan mengubah aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Namun ia yakin hal ini bisa dinegosiasikan dengan Prediden Joko Widodo.

"Yang aturan tinggal ubah BPNT ke Bulog lalu teken oleh Presiden, selesai," katanya.

Ide tersebut didukung Ketua KTNA Winarno Tohir. Menurut dia, dengan penyaluran beas Bulog yang lancar, berimbas kepada kesejahteraan petani. Sebab hasil panen petani pasti diserap (dibeli) oleh Bulog. Saat panen raya yang biasanya harga jatuh, Bulog bisa berfungsi stabilisasi harga.

"Pas harga beras naik, Bulog bisa operasi pasar untuk mestabilkan harga ditingkat konsumen (masyarakat)," ujar Winarno. (OL-11)