Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal III tumbuh sebesar 5,0%, melambat dibanding kuartal sebelumnya sebesar 5,1%. Angka itu didapat dari laporan Bank Dunia bertajuk Economic Quarterly yang dirilis pada Rabu, (11/12).
Pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit bergeser seperti pertumbuhan investasi yang mengalami pelemahan diikuti dengan menurunnya harga komoditas dan ketidakpastian politik.
Dalam laporannya, Bank Dunia juga menyebutkan melemahnya permintaan domestik menjadi sebab turunnya impor dalam jumlah besar dan memengaruhi pertumbuhan pada kuartal III.
Meski begitu, pondasi makro ekonomi Indonesia dianggap masih kuat. Hal itu pula yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri tetap terjaga.
"Dengan adanya penciptaan lapangan kerja yang kuat, inflasi yang rendah, serta perluasan program bantuan sosial, telah berkontribusi pada turunya tingkat kemiskinan hingga 9,4%, yang merupakan rekor terendah, pada bulan maret tahun ini," kata Pejabat Direktur Negara Bank Dunia, Rolande Pryce.
Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun akan tumbuh 5,0% hingga akhir 2019 dan merangkak naik menjadi 5,1% pada 2020. Perkiraan tersebut didadasari pada berkurangnya ketegangan perdagangan internasional serta ketidakpastian politik.
Dalam laporan yang sama, Bank Dunia juga membahas soal perlindungan sosial dapat dijadikan faktor pendukung Indonesia untuk mencapai visinya sebagai negara berpenghasilan tinggi di 2045.
Untuk mencapai hal itu, diperlukan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien unruk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan merata.
Ekonom Utama Bank Dunia, Frederico Gil Sander menyebutkan, perlindungan sosial menjadi hal penting untuk menciptakan angkatan kerja yang bermutu.
"Untuk mencapai sasaran tersebut, program perlindungan sosial yang ada saat ini perlu berkembang dan beradaptasi dengan tren demografi, teknologi, dan lingkungan," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, berbagai program perlindungan sosial akan digencarkan oleh pemerintah di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Ini erat kaitannya dengan salah satu program prioritas yang diusung oleh presiden. Perlindungan sosial masuk dalam kategori peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi fokus utama pemerintah saat ini," tutur Sri Mulyani. (Mir/OL-09)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
KETUA Umum Badan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPW HIPKA) DKI Jakarta, Analia Trisna, menegaskan pihaknya akan memperkuat peran pengusaha muda sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Krisis geopolitik, perang dagang, hingga kebijakan tarif impor Amerika Serikat menjadi tantangan di tengah target pertumbuhan ekonomi.
Revisi tiga Peraturan Menteri Investasi diharapkan mempermudah proses perizinan berusaha.
MENTERI PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong reindustrialisasi sebagai langkah strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved