Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
FINALISASI tinjauan fasilitas sistem tarif preferensial umum (Generalized System of Preference/GSP) oleh Amerika Serikat (AS) bagi Indonesia diharapkan dapat dilaksanakan pada Desember mendatang
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan, pada pekan lalu, ia bersama Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar telah bertemu perwakilan United States Trade Representatif (USTR) untuk membahas poin-poin akhir terkait tinjauan GSP.
"Kami sudah bahas secara teknis terkait langkah-langkah penyelesaian GSP. Apa saja yang kira-kira masih dibutuhkan untuk penyelesaian, kami akan dukung sepenuhnya," ujar Jerry di kantornya, Jakarta, Senin (25/11).
USTR, lanjut dia, sangat menyambut baik setiap respon atau masukan yang diutarakan pemerintah Indonesia.
Baca juga: Edukasi Investasi dan Bisnis untuk Komunitas
Ia menyebut pihak AS sangat konstruktif dan menyadari pentingnya fasilitas tersebut bagi kedua negara.
Jerry mengatakan, dengan memberikan kembali manfaat GSP kepada Indonesia, keuntungan juga akan didapatkan AS terutama dari sisi pelaku usaha.
Pasalnya, mereka akan mendapatkan barang-barang yang sebagian besar merupakan bahan baku produksi dengan harga yang murah dan kualitas baik.
"Jadi ini adalah win-win solution bagi dua negara. Manfaat akan dirasakan oleh kedua belah pihak," tuturnya.
Saat ini, masih terdapat tiga item yang tengah dalam tahap penyelesaian yakni tentang reasuransi, lisensi impor, dan lokalisasi data.
"Tapi semuanya tinggal sedikit lagi, sudah tahap akhir dan ini progres yang baik," lanjut dia.
Diharapkan, tinjauan fasilitas itu akan bisa dirampungkan dan disimpulkan pada Desember ketika Menteri Perdagangan Agus Suparmanto berkunjung ke 'Negeri Paman Sam'.
Pada 2018, ekspor Indonesia ke AS yang menggunakan fasilitas GSP mencapai US$2 miliar dengan komoditas utama yang menjadi andalan berupa tas, perhiasan emas, ban truk dan bis, kabel, dan alat musik.
Angka itu dipastikan akan meningkat pada 2019 lantaran AS mencabut status eligibilitas GSP bagi India, Turki, dan Thailand.
Secara total, pada 2018, nilai ekspor Indonesia ke AS mencapai US$18,43 miliar. Artinya, penjualan barang yang sudah memanfaatkan GSP ialah sekitar 12%. (OL-2)
Jadi sumbangannya dalam bentuk makanan instan, kemudian pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang sudah kami identifikasi yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita.
Impor pakaian bekas ini selalu terjadi di mana pun. Pelaku juga sudah punya jaringan dan bekerja secara profesional.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) memusnahkan sebanyak 16.591 balpres pakaian bekas impor ilegal dari 19.931 temuan balpres pakaian bekas impor ilegal.
Pemerintah secara serius menargetkan penurunan signifikan pada biaya logistik nasional dalam rangka meningkatkan daya saing industri dan nilai tambah perekonomian.
TEMUAN pestisida etilen oksida pada produk mi instan merek Indomie Rasa Soto Banjar Limau Kulit yang beredar di Taiwan tengah ramai. Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara
Langkah ini diambil untuk menanggapi temuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) menutup perdagangan terakhir tahun 2025 dengan kinerja positif, menguat tipis sebesar 2,68 poin.
Anjloknya harga emas pada perdagangan hari ini memberikan tekanan langsung terhadap sentimen saham-saham tambang emas di Bursa Efek Indonesia (BEI).
IHSG mengakhiri perdagangan Selasa sore di zona merah. Tekanan jual muncul seiring investor melakukan aksi ambil untung (profit taking) menjelang libur dan cuti bersama Natal.
Sektor non-migas menjadi pendorong utama surplus perdagangan Batam pada September 2025, dengan mesin dan peralatan listrik (HS 85) mendominasi ekspor dengan nilai US$831,02 juta.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan pentingnya dukungan terhadap investasi asing sebagai bagian dari upaya mempercepat kemakmuran nasional.
Indonesia mendorong penyelesaian perundingan reviu ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) pada akhir 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved