Menkeu: Peningkatan Defisit Diharapkan Pacu Pertumbuhan

MENKEU Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kondisi ekonomi ke depan masih akan dihadapkan oleh ketidakpastian dan ancaman perlambatan perekonomian dunia. Juga, sambungnya, masih akan dihadapkan pada lemahnya perdagangan dan tensi geopolitik.

Kondisi global tersebut, kata Sri Mulyani, tidak dipungkiri akan mempengaruhi pada perekonomian Indonesia. Kegiatan ekonomi di beberapa sektor riil di Indonesia, lanjut dia, juga sudah mengalami perlambatan. Itu terlihat dari penerimaan perpajakan korporasi yang mengalami pelemahan.

"Laju pertumbuhan yang melemah ini harus bisa dihadapi, salah satunya instrumen penting adalah APBN sebagai instrumen fiskal dan sekaligus instrumen untuk melakukan countercyclical terhadap perlemahan," katanya dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

Melalui kebijakan countercyclical, lanjutnya, defisit APBN 2019 diperkirakan akan melebar hingga 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang awalnya direncanakan sebesar 1,84% dari PDB. "Kita berharap langkah untuk meningkatkan defisit ini dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tetap dijaga di atas 5%," jelasnya.

Baca juga: Sri Mulyani Terbitkan PMK untuk Tambal Defisit BPJS

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa instrumen APBN menjadi instrumen yang sangat vital dan harus digunakan secara efektif dan bertanggung jawab oleh seluruh pemangku kepentingan.

Menurut lembaga internasional, kata Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi global 2020 diprediksi akan mengalami perbaikan. Itu kemudian diharapkan bisa memberikan dampak positif terhadap seluruh kondisi ekonomi dunia, termasuk Indonesia. "Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diharapkan akan mendekati 5,3%. Suatu tantangan untuk mencapainya bagi kita," ucapnya.

Belanja negara tahun 2020 direncanakan Rp 2.540,4 triliun. Dari alokasi tersebut, sebanyak Rp 909,6 triliun dialokasikan untuk 87 kementerian/lembaga. Dan sebanyak Rp 856,9 triliun ditransferkan ke daerah dan dana desa.

Untuk mendanai program pembangunan 2020, kata Sri Mulyani, pemerintah terus menjaga kemandirian pendanaan APBN. Tahun 2020, APBN juga memperkenalkan beberapa insentif perpajakan dalam rangka mendukung sektor riil dan perbaikan produktivitas serta competitiveness.

Insentif perpajakan yang dimaksud, antara lain super deduction tax untuk pelatihan vokasi dan research and development, investment allowance untuk proyek padat karya, tax holiday untuk proyek prioritas serta subsidi pajak. "Kita berharap instrumen ini bisa mendukung program-program di sektor perekonomian dan meningkatkan investasi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan bahwa ada lima program prioritas dalam APBN dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan momentum pembangunan. Pertama, pembangunan sumber daya manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur. Ketiga, penyederhanaan segala bentuk kendala, regulasi dan policy. Keempat, transformasi ekonomi. Kelima, penyederhanaan birokrasi.

Adapun indikator pembangunan, kata Sri Mulyani, akan terus ditargetkan lebih baik pada tahun 2020. Tingkat kemiskinan ditargetkan di kisaran 8,5%-9%, tingkat ketimpangan akan terus menurun ke 0,375-0,38 dan tingkat pengangguran pada kisaran 4,8% hingga 5%. (OL-4)