Empat Trayek Tol Laut Beraroma Monopoli

DIREKTORAT Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyebut empat trayek tol laut terindikasi terjadi praktik monopoli.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko dalam diskusi di ruang wartawan Kemenhub, Jakarta, kemarin, menyebutkan empat trayek itu di antaranya di Namlea Kabupaten Buru (Maluku) dan Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Maluku).

Ada pula Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku), kemudian yang terakhir monopoli ditemukan di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat.

“Rata-rata laporannya karena di sana pengirimannya paling besar, di Maluku dan Papua memang paling banyak trayek,” katanya.

Wisnu mengatakan akibat monopoli tersebut, harga bahan pokok yang dikirim ke daerah tetap tinggi sekali pun sudah ada tol laut. Alhasil, program yang digagas Presiden Joko Widodo di periode pertama pemerintahannya itu tak berjalan efektif.

Wisnu menuturkan ada lima potensi terjadinya monopoli di trayek tol laut tersebut. Pertama, ’shipper/forwarder’ atau pengirim barang menguasai pemesanan kontainer, misalnya memakai nama perusahaan berbeda, tetapi sejatinya pemiliknya satu orang.

Kedua, pengirim barang bisa bersamaan menjadi ’con­seignee’ atau penerima. “Otomatis kan ada korelasi, kok pakai jasa itu terus,” katanya.

Ketiga, perusahaan operator yang melayani pengiriman barang tidak banyak, artinya persaingan yang sedikit membuat indikasi kartel.

Keempat, koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang menguasai satu pelabuhan sehingga tidak ada kompetisi.

Kelima, penerima barang masih mematok harga tinggi meskipun sudah disubsidi.

Dalam rapat kabinet yang digelar Rabu (30/10), di hadapan para menteri, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegusarannya karena adanya swasta yang menguasai harga barang-barang kebutuhan yang diangkut melalui rute tol laut tersebut. (Ant/E-2)