Headline
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Bartega buka kegiatan belajar seni sambil piknik, ditemani alunan jazz, pun yang dikolaborasikan dengan kegiatan sosial.
Sekitar 10,8 juta ton atau hampir 20% dari total sampah nasional merupakan plastik.
PEMERINTAH menargetkan revisi data luas baku sawah bakal rampung pada 1 Desember mendatang. Revisi tersebut merupakan hasil verifikasi dari data luas baku sawah yang telah diumumkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018.
Kala itu, dengan menggunakan metode kerangka sampel area (KSA), kedua instansi tersebut mengungkap luas baku sawah di Tanah Air mencapai 7,1 juta hektare (ha). Angka tersebut jauh di bawah data luas lahan lama yang dikeluarkan Kementerian Pertanian yakni 8,1 juta ha.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan data terbaru yang telah diekspos belum sempurna karena baru diambil dari 16 provinsi yang dianggap sebagai sentra padi nasional.
"Kemarin ada perbedaan yang disampaikan Kementerian Pertanian. Kami pun langsung lakukan verifikasi. Sekarang sudah ditambah menjadi 20 provinsi sentra padi," ujar Sofyan seusai menerima kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang, kemarin.
Ia mengatakan luas baku sawah yang telah direvisi akan lebih besar daripada sebelumnya. Namun, ia enggan menyebut berapa besar tambahan tersebut.
"Ada penambahan, tetapi angkanya nanti Desember," ucapnya.
Sofyan menambahkan pihaknya hanya melakukan penghitungan di 20 provinsi karena 14 provinsi tersisa bukan merupakan produsen padi sehingga sekalipun terjadi tambahan di daerah-daerah itu, angkanya tidak akan signifikan.
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan adanya perbedaan dalam penghitungan luas lahan merupakan hal yang wajar.
Maka dari itu, lanjut dia, penggunaan citra satelit sebagai metode pengukuran harus tetap dikawal dengan pengecekan langsung di lapangan. (Pra/E-2)
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
LSPR Institute of Communication and Business Jakarta melalui mahasiswa Batch 26 Kelas Excellence mendukung kegiatan pertanian perkotaan di Kampung Anggur RT 09, Jakarta Timur
APAPTF merupakan federasi yang secara aktif terlibat langsung dengan pemerintah Pakistan, dianggap sebagai perwakilan resmi dari seluruh insan pertanian yang ada di negara tersebut.
Dwikorita juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk merespons dinamika iklim yang semakin tidak menentu.
Rumah Produksi Baraka Films memproduksi film Seribu Bayang Purnama dengan tema drama keluarga yang mengangkat kisah nyata kehidupan petani.
Sejumlah perusahaan Belanda sebelumnya telah berminat untuk berinvestasi di sektor pertanian Indonesia, meskipun sempat menghadapi beberapa kendala.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
BANK Dunia resmi mengubah standar garis kemiskinan global dengan meninggalkan purchasing power parity (PPP) 2017 dan saat ini menggunakan PPP 2021.
DINAMIKA geopolitik global mewarnai beragam pemberitaan media arus utama atau media sosial kita.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terjadi deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025. Angka ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di April 2025 yang mengalami inflasi 1,17%.
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved