Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
PEMINDAHAN Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan membawa membawa perubahan pada pola migrasi. Direktur Jenderal Kekayaan negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menilai, hal itu positif untuk memanfaatkan bonus demografi di Indonesia.
"Apabila pola migrasi diperbaiki akan menciptakan pemerataan bonus demografi. Karena, bonus demografi yang tidak dikelola dengan baik malah akan menciptakan kesenjangan yang lebih besar," kata Isa di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (29/10).
Ia mengungkapkan, bonus demografi merupakan salah satu peluang besar bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap.
Berdasarkan data Hasil Proyeksi Supas, Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan penduduk hingga mencapai 318 juta jiwa pada 2045 mendatang. Adapun, hingga 2045 diprediksi usia penduduk produktif (15-64 tahun) akan mendominasi 68,7% dibanding usia lainnya.
Baca juga : Pemindahan Ibu Kota Diyakini Mampu Maksimalkan Bonus Demografi
Dengan pemindahan IKN, diharapkan terjadi pemerataan bonus demografi hingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pasalnya, pemerataan bonus demografi bisa menciptakan ruang baru untuk berbagai sektor ekonomi yang terus tumbuh.
"IKN menjadi kota baru yang akan mengurangi ketimpangan. Karena kota-kota baru akan muncul untuk menunjang perekonomian. Otomatis akan meningkatkan investasi dan pembangunan berkelanjutan ekonomi," tuturnya.
Untuk mendukung kesuksesan pemindahan IKN demi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, Isa berharap dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat luas.
"Ini adalah kerja multidimensional yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Mulai dari swasta untuk investasi infrastruktur, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas," tutupnya. (OL-7)
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved