Headline

Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.

Fokus

Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.

Sukses Urus Pertanian Sulsel, SYL Targetkan Swasembada Pangan

Andhika Prasetyo
23/10/2019 20:32
Sukses Urus Pertanian Sulsel, SYL Targetkan Swasembada Pangan
Syahrul Yasin Limpo menerima salina SK dari Jokowi sebagai Menteri Pertanian Ri(MI/Ramdani)

POLITUKUS NasDem Syahrul Yasin Limpo menjadi salah satu menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Rekam jejaknya sebagai birokrat sudah sangat panjang. Mulai dari lurah hingga Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Tidak kurang dari 25 tahun ia telah membangun karir tersebut.

Walau tidak banyak terekspos, kinerja SYL saat menjabat sebagai pemimpin tertinggi Sulsel yakni pada periode 2008-2018 sangat apik.

Pada tahun keduanya sebagai Gubernur, ia membawa perekonomian Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan sampai 7,8%.

Angka itu adalah yang terbaik yang pernah dicapai provinsi tersebut kala itu.

Capaian positif tersebut dipicu surplus produksi jagung yang mencapai 1,5 juta ton dan sebagian diekspor ke Malaysia dan Filipina.

Baca juga ; Bahlil Lahadalia akan Adaptasi di Lingkungan Pemerintahan

Bahkan, ia memperoleh penghargaan berupa Bintang Maha Putera Utama bidang Pertanian karena dinilai mampu memenuhi pangan untuk 17 provinsi.

Kini, setelah mendapat pos di Kementerian Pertanian, ia berkomitmen untuk mengulang kesuksesan dalam skala yang jauh lebih besar. SYL akan mendorong terciptanya swasembada pangan tidak hanya untuk jagung tetapi juga komoditas lain terutama beras.

Bahkan, dia berjanji tidak akan melakukan impor pangan jika tidak diperlukan.

"Saya berharap pertanian bisa menjadi penopang bagi ekonomi Indonesia yang sangat kuat. Swasembada pangan harus diwujudkan secara lebih baik," ujar SYL di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10).

Di samping itu, ia juga berjanji untuk menyeragamkan data pertanian sehingga pemerintah memiliki data yang akurat dan valid sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Dalam 100 hari harus bisa menyeragamkan data. Tidak boleh ada dua atau tiga data. Harus ada data valid yang kita sepakati bersama," tandasnya. (OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik