Jaga Daya Beli Jadi PR Besar Jokowi

PENINGKATAN pertumbuhan ekonomi nasional menjadi salah satu pekerjaan rumah sekaligus tantangan terberat bagi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam lima tahun pemerintahan mendatang. Pemerintahan yang baru harus mencari formula yang tepat dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelemahan dan acaman resesi ekonomi global.

Menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, kondisi ekonomi global seperti itu membuat target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2020 cukup berat. Ia menyarankan pemerintah, paling tidak, bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5%.

“Tahun depan sinyal resesi global semakin kuat. Jadi, saya tidak menaruh harapan ekonomi akan tumbuh sampai 5,3%. Usaha yang harus dilakukan ialah menjaga jangan drop di bawah 5%,” ujarnya dalam perbincangan dengan Media Indonesia, kemarin.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tidak jatuh, lanjutnya, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kembali dampak rencana pencabutan subsidi energi BBM, listrik, dan penaikan tarif seperti iuran BPJS Kesehatan.

Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu agenda utama program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Untuk itu, pemerintah harus terus meningkatkan serapan tenaga kerja, khususnya di sektor formal.

“Kerja sama dengan industri mutlak diperlukan, terutama dalam menyiapkan SDM era industri 4.0. Jangan sampai skill missmatch masih terus terjadi,” kata Bhima.

Dalam hitungannya, angka pengangguran memang terus menurun ke 5,01% per Februari 2019. Meski demikian, data Bank Dunia menunjukkan pengangguran usia muda di Indonesia justru mencapai 15,8%.

“Tingkat pengangguran SMK juga masih tinggi. Jadi, janji kartu prakerja Pak Jokowi harus dilakukan secara serius dan bisa menghasilkan SDM yang siap kerja,” tuturnya.

Neraca perdagangan

Di kesempatan berbeda, dalam diskusi yang digelar akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kinerja neraca perdagangan yang masih defisit menjadi tantangan besar di pemerintahan selanjutnya.

“Masih ada yang kurang, yakni defisit neraca perdagangan, yang berimbas ke transaksi berjalan,” kata Darmin.

Ia mengatakan defisit lebih banyak disumbangkan oleh defisit neraca migas yang masih tinggi karena masih tingginya ketergantungan Indonesia pada impor migas.

Hal tersebut menyebabkan pencapaian surplus neraca nonmigas US$4,5 miliar hingga akhir September 2019 belum mampu menutupi defisit migas US$6,4 miliar.

“Defisit migas masih relatif besar, tetapi neraca nonmigas sebenarnya sudah positif,” kata Darmin.

Defisit neraca perdagangan itu, menurut dia, menjadi pencapaian ekonomi yang kurang baik di akhir masa jabatan periode pertama Presiden Joko Widodo, mengingat indikator makro lainnya dalam kondisi stabil. (Ant/E-2)