Menkeu Blokir Izin Ratusan Importir Nakal

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati memblokir izin 330 importir yang melanggar ketentuan perdagangan, perpajakan, dan bea cukai dalam kegiatan mereka di pusat logistik berikat (PLB).

Dalam paparannya, Sri ­Mulyani mengatakan mayoritas izin importir yang diblokir ialah milik perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT).
Langkah itu diambilnya guna me-respons keluhan dari asosiasi pengusaha tekstil yang me-ngeluhkan banjirnya produk tekstil impor di Tanah Air.
“Jenis pelanggarannya beragam,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu di Jakarta, kemarin.

Misalnya, sambung dia, dari sisi ketentuan bea cukai. Ratusan importir tersebut kedapatan sudah tidak melakukan kegiatan selama 6-12 bulan berturut-turut. Importir itu juga tak melakukan aktivitas pembongkaran barang ataupun inventarisasi teknologi informatika. Alhasil, eksistensinya pun diragukan.

Dari sisi perdagangan, Kemenkeu juga menemukan importir yang hanya membeli bahan baku impor lalu tidak digunakan untuk produksi.

Begitu juga dengan aturan tata niaga yang diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), perusahaan-perusahaan itu banyak yang melanggar.

“Produsen tidak impor untuk produksi sendiri, tapi kemudian menjual barangnya ke pasar. Dia gunakan entitas dirinya yang dapat fasilitas kuota impor, tapi tidak dibuat produksi sendiri, melainkan dijual ke pasar. Dia melanggar tata niaga, kuota, dan persetujuan impor yang diberikan Kemendag,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, dari sisi fiskal, banyak importir tersebut yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa PPN dan SPT masa tahunan.

“Ada pelanggaran pajak 17 importir, di antaranya 4 TPT dan selain itu non-TPT yang sudah diblokir,” ujar dia.

Selain memblokir importir, Sri Mulyani juga mencabut dan membekukan izin delapan pusat logistik berikat (PLB) dan lima importir karena pelanggaran eksistensi, tanggung jawab, keberlangsungan bisnis, auditabilitas, atau tidak aktif.

Revisi Permendag

Sebelumnya, Ikatan Ahli ­Tekstil Indonesia (Ikatsi) mengemukakan sejumlah dugaan kebocoran impor yang menyebabkan surutnya industri TPT di Tanah Air dalam 10 tahun terakhir.

Karena itu, Ikatsi menyambut baik rencana Kemendag merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 64/2017 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) untuk menghadapi importir nakal tersebut.

“Ikatsi berharap revisi Permendag tersebut tidak hanya lip service semata, tapi betul-betul akan membawa perubahan yang signifikan untuk tata niaga TPT kita,” kata Ketua Umum Ikatan Tekstil Indonesia Suharno Rusdi.

Revisi itu, sambungnya, mesti memuat aturan yang menertibkan kembali mekanisme barang masuk ke dalam negeri. Pasalnya, Permendag yang ada sekarang dinilainya masih belum ampuh menutup celah-celah kebocoran impor.

Misalnya, sistem izin angka pengenal importir-umum (API-U) yang saat ini sudah banyak disalahgunakan. (Ant/Ata/E-2)