Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KETUA Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Kawasan Industri Sany Iskandar mendorong pemerintah untuk memastikan segala sesuatu perihal pemindahan ibu kota Republik Indonesia. Kepastian tersebut dinilai berpengaruh pada investasi di ibu kota baru.
"Karena sekarang orientasi para pengembang properti, termasuk kawasan, dan bidang-bidang usaha sektor yang lain, semuanya sudah melirik ke sana. Jangan sampai kemudian tidak jadi atau tetap jadi pindah tapi lokasinya berbeda," ujar Sany saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Rabu (9/10).
"Memang seakan-akan segala sesuatunya sudah pasti, rencana untuk perpindahan ibu kota, khususnya di lokasi yang sudah kita ketahui semua, Kalimantan Timur. Namun, ini kembali lagi mengenai proses politik yang terkait dengan masalah konstitusi, masalah hukum, ini kan perlu ada kejelasan," katanya.
Para pelaku usaha sendiri, menurut Sany, sangat antusias dengan rencana pemindahan ibu kota ini.
Baca juga : Dibuka, Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara
"Kalau pengusaha gak usah dikhawatirkan. Pengembangan kota-kota baru juga kan dilakukan kami dari pengembang termasuk kawasan-kawasan ekonomi yang ada, baik terkait dengan kawasan industri, maupun kawasan pariwisata. Jadi prinsipnya disambut baik lah. Tinggal masalah kepastiannya ini yang kita harapkan bisa segera," imbuhnya.
Ibu kota baru yang direncanakan berada di Kalimantan Timur itu juga menyimpan peluang investasi.
"Kita tahu di daerah sekitar lokasi yang sementara ini dipilih, itu kan memang daerah sektor industri petro, karena industri-industri untuk oil dan mining kan di situ. Namun tidak tertutup kemungkinan industri-industri yang terkait dengan sumber daya alam dan mineral lainnya seperti agrobisnis, rotan dan sebagainya juga punya potensi," tutur Sany.
Intinya, lanjutnya, para pelaku usaha menunggu kepastian itu dan berharap dalam waktu singkat akan bisa disampaikan.
"Kami dari Apindo, dari Kadin, dari Himpunan Kawasan Industri, kita mengharapkan itu semua," pungkasnya. (OL-7)
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
Hal tersebut disampaikan Basuki menanggapi pertanyaan Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin terkait unggahan dan pemberitaan soal maraknya penyakit masyarakat di kawasan IKN.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Pemindahan ibu kota menunggu penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terlebih dahulu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved