Tambahan Kuota FLPP Genjot Rumah Subsidi

PENAMBAHAN kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dipandang akan berdampak positif terhadap pengembangan perumahan subsidi.

“Kalau tidak ada penambahan, akan banyak rumah subsidi yang tidak bisa akad pada tahun ini sehingga harus menunggu tahun depan. Dengan begitu, cashflow pengembang pasti sangat terganggu,” kata pengamat properti yang juga CEO Indonesia Pro­perty Watch Ali Tranghanda saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono memastikan penambahan kuota FLPP sudah direstui Presiden Joko Widodo.

“(Ditetapkan melalui) PMK (Peraturan Menteri Keuangan) itu. Menteri Keuangan sudah kirim ke Presiden, sudah ke Setneg, mudah-mudahan sudah turun. Harusnya sudah,” tutur Basuki.

Tambahan anggaran itu berasal dari dana talangan yang mencapai Rp2 triliun serta dapat dimanfaatkan hingga akhir 2019 untuk 20.000 unit rumah. Dengan skema dana talangan pemerintah, tidak perlu mengajukan perubahan anggaran ke DPR RI melalui APBN-P 2019.

“Kami sudah kumpulkan REI, Apersi, dan Himperra sepakat kemudian ketemu Menteri Keuangan. Supaya lebih cepat karena waktu itu ada BTN. Sama BTN bisa ditalangi, ditalangi dulu, nanti akan dibayar pada 2020,” jelas Basuki.

Saat itu BTN menyanggupi talangan tersebut. Nantinya, bank lain yang juga bertindak sebagai pelaksana FLPP akan dikoordinasikan untuk mendapatkan dana talangan tersebut.

Responsif

KPR FLPP merupakan dukungan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan Kementerian PU-Pera.

Dengan fasilitas tersebut, MBR bisa membeli rumah dengan uang muka terjangkau, bunga tetap 5% selama masa kredit maksimal 20 tahun. Selain itu, mereka juga terbebas dari PPN dan premi asuransi.

Untuk bisa mendapatkan rumah dengan fasilitas tersebut, MBR harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, besar penghasilan maksimal Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun. Kedua, MBR belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi KPR FLPP.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Bambang Eka Jaya menyatakan apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai mitra saat ini sebagai bentuk kerja sama yang bagus lantaran responsif terhadap situasi kritis.

Ia menilai pencairan sudah mulai berproses. Saat ini proses pencairan di REI sudah mencapai 170 ribu-180 ribu unit, meski tetap berharap akan dapat mencapai 200 ribu unit pada tahun ini.

“Kita lihat dengan tambahan ini apakah bisa mencapai atau tidak karena tambahan tersebut bukan hanya untuk REI, melainkan juga untuk asosiasi pengembang lainnya,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Media Indonesia, REI telah membangun rumah subsidi sebanyak 400 ribu unit, Himperra 60 ribu, dan Apersi 150 ribu. Dengan begitu, kontribusi ketiga asosiasi itu secara keseluruhan sudah hampir 65% dari prog­ram sejuta rumah.
Bambang menerangkan nantinya tambahan dana akan digunakan bagi konsumen yang belum akad kredit karena tersendat FLPP sebelumnya.

“Misalnya, ada developer telah menjual 100 unit, tetapi akad kreditnya baru sekitar 30-40 unit yang kemudian menjadi backlog. Diharapkan dengan tambahan ini dapat mempercepat prosesnya sehingga suplai unit yang ada dapat terserap oleh pasar,” tutur dia. (S-5)