Mafia Beras Rugikan Negara Rp5 Triliun

KERUGIAN negara akibat ulah para mafia pangan dalam penyaluran beras program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) diduga mencapai Rp5 triliun per tahun. Ulah para mafia pangan itu terjadi secara masif dan ditemukan hampir di seluruh daerah di Tanah Air.

"Anggaran BPNT itu kan tahun ini Rp20 triliun. Sebanyak Rp5 triliun ya dimakan mafia-mafia itu," ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam konferensi pers di Kantor Perum Bulog, Jakarta, kemarin.

Pria yang akrab disapa Buwas itu mengungkapkan selama ini mafia-mafia pangan tersebut melakukan banyak kecurangan, dari penipuan isi produk beras hingga persekongkolan penyaluran ke masyarakat.

"Ada banyak karung beras kemasan Bulog ternyata bukan berisi beras Bulog. Ada yang memperjualbelikan karung-karung beras Bulog secara bebas, kemudian diisi beras yang jelek-jelek, dijual dengan harga medium normal. Ada juga beras medium yang dijual dengan harga premium," jelas Buwas.

Ada pula kecurangan yang dilakukan penyalur dari produsen beras ke e-Warong atau tempat pengambilan BPNT. Mereka mengambil margin keuntungan yang besar.

Ia mencontohkan, di suatu daerah di Lampung, ada penyalur yang meminta margin keuntungan hingga Rp3.000 per kilogram. "Kalau kita menolak, mereka tidak akan salurkan beras kita," tuturnya.

Buwas mengatakan ulah para mafia pangan itu telah merusak tata niaga program BPNT sehingga realisasi penyaluran beras program pemerintah itu jadi minim. Sepanjang September, misalnya, Bulog baru bisa menyalurkan beras program BPNT sebesar 30 ribu ton. Padahal, perseroan menargetkan pada periode September-Desember, beras yang bisa tersalur mencapai 700 ribu ton.

Buwas mengatakan, untuk menangani kasus-kasus tersebut, Bulog akan terus bersinergi dengan Satgas Pangan untuk mendalami dan membongkar para penjahat pangan yang merugikan masyarakat dan negara.

Ke depannya, untuk mencegah manipulasi terhadap produk beras Bulog, perseroan akan menyalurkan beras berkemasan khusus dengan teknologi vakum sehingga akan sulit untuk diimitasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, Buwas mengatakan sudah semestinya skema penya-luran ditangani sepenuhnya oleh perseroan. Dengan begitu, tidak akan ada celah bagi para mafia untuk bergerak.

"Ini bukan monopoli. Ini untuk kepentingan masyarakat dan negara. Jangan sampai masyarakat dirugikan," tandas Buwas.

Lapor polisi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendo-rong Buwas untuk melaporkan temuannya itu ke polisi, bukan malah mengumbar ke publik.

"Saya sebetulnya sangat menyesalkan hal-hal semacam ini disampaikan ke media. Jika memang ditemukan adanya penyelewengan penggunaan BPNT, laporkan saja ke pihak kepolisian," kata Ace saat dihubungi, tadi malam.

Menurut Ace, seharusnya temuan yang disampaikan itu dilaporkan sebagai bentuk penegakan hukum jika ada penyelewengan. Apalagi sudah ada kerja sama antara Kementerian Sosial dan Polri. "Tegakkan hukum bagi pelaku penyelewengan itu."

Sebelumnya, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Bulog untuk memberantas mafia dalam program BPNT. Apalagi, imbuh Febri, KPK dan Budi Waseso telah menjalin perjanjian kerja sama untuk menangani penyimpangan. (Mal/X-10)