PEMERINTAH Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia (BI) menggelar rapat koordinasi yang bertajuk Pengembangan Industri Manufaktur untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi secara Berkelanjutan dan Inklusif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, dengan adanya rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antarlembaga sehingga mencapai satu kesepakatan bersama dalam memajukan industri manufaktur di Indonesia.
"Setiap daerah tidak sama persoalannya. Itu kemudian dibicarakan bersama sehingga diperkaya, dibanding kalau dibicarakan atau disiapkan di pemerintah pust saja. Jadi berbagai sektor bisa bekerja sama dan ada feedback untuk mempertajam langkah-langkah yang diambil," kata Darmin di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (4/8).
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut tidak sinkronnya regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menghambat datangnya investasi dari investor potensial.
Maka, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pihaknya akan melakukan relaksasi atau pencabutan berbagai peraturan yang menghambat masuknya investor ke tanah air.
"Di sisi lain manufaktur dan industri sudah ada, lalu bagaimana memasarkannya? Yaitu kita buka akses pasar. Akses pasar kita buka dengan berbagai perjanjian perdagangan yang kita lakukan," ucapnya.
Baca juga: Pangkas Regulasi Saja Tidak Cukup Pancing Minat Investor
Adapun, berdasarkan Rakorpusda tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia Sepakati Enam Langkah Strategis Mengakselerasi Penguatan Industri manufaktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.
"Pertama, meningkatkan efisiensi logistik melalui pembangunan infrastruktur, seperti Pelabuhan Patimban dan pendukungnya," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Selain itu, pihaknya juga akan mendukung peningkatan iklim investasi melalui sistem perizinan dengan mengimplementasikan Online Single Submission (OSS) versi 1.1.
"Selanjutnya, mendukung harmonisasi regulasi dan program kebijakan untuk meningkatkan produktivitas industri, antara lain melalui penerbitan ketentuan pelaksanaan super deductible tax dan penerbitan penyempurnaan ketentuan pendukung Kendaraan Ramah Lingkungan," paparnya.
Ketiga, mendukung kelancaran sistem pembayaran melalui perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk perdagangan internasional dengan dua negara mitra, perluasan kerjasama Local Currency Settlement untuk investasi (Malaysia, Thailand), dan pengembangan sistem pembayaraan melalui perluasan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan peluncuran Quick Response (QR) Code Indonesian Standard (QRIS).
Kelima, mendorong pembiayaan melalui pembiayaan yang berwawasan lingkungan (green financing) melalui pelonggaran loan to value (LTV) dan uang muka, serta pelebaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan perluasan cakupan komponen sumber funding.
Keenam, mendukung promosi perdagangan dan investasi industri manufaktur melalui fasilitasi negosiasi untuk menjadi pemasok brand global, percepatan ratifikasi dan pemanfaatan Perjanjian Kemitraan Ekonomi dengan berbagai negara, serta melakukan business matching.
"Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan program sinergi dalam rangka memperkuat kinerja industri manufaktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif yang menjadi kesepakatan bersama," tutup Perry. (A-4)
