Kadin Minta Pemerintah Tambah Kuota FLPP

KADIN Indonesia bidang properti bersama-sama dengan asosiasi pengembang Indonesia menyerukan agar pemerintah segera mengeluarkan tambahan kuota FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Pasalnya, saat ini sekitar 100 ribu konsumen rumah bersubsidi yang dibangun pengembang terhambat akad kredit.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini. Hal ini bisa mengancam keberlangsungan industri properti di Indonesia secara keseluruhan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang properti,  Hendro S Gondokusumo, di Jakarta, Selasa (27/8).

Hal itu diungkapkan Hendro pada pertemuan kadin dengan asosiasi pengembang, yakni REI (Realestat Indonesia), Himperra (Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat), dan PI (Pengembang Indonesia).

Terhentinya penyaluran FLPP mengakibatkan rumah bersubsidi yang dibangun pengembang tidak bisa diserahterimakan kepada konsumen. Karena itu, pada pertemuan tersebut, kata Hendro, ia mengharapkan agar pemerintah dapat secepatnya mengeluarkan tambahan kuota FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) untuk perumahan rakyat. Ini demi menjaga stabilitas industri properti Indonesia dan memastikan Program Sejuta Rumah dapat tercapai pada tahun ini.

Ketua Umum Himperra, Endang Kawidjaja, menambahkan terhentinya penyaluran FLPP mengakibatkan ketidakpastian pada usaha pengembang. “Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah perihal kekurang­an kuota ini sejak awal 2019,” jelas Endang.

Di sisi lain, menurut Ketua Komtap Kadin Properti, Setyo Maharso,  pembangunan rumah subsidi merupakan salah satu ujung tombak pemerintah dalam memenuhi target Program Sejuta Rumah. Sebaliknya, pemerintah kurang memberikan perhatian lebih terhadap pelaku usaha sektor perumahan subsidi.

“Intinya, dengan habisnya kuota FLPP menyebabkan ketidakpastian industri properti, terutama para pengembang properti, baik REI, Himperra, maupun Pengembang Indonesia yang 70% anggotanya merupakan pengembang rumah FLPP,” kata Setyo.

Ancam turun ke jalan

Keluhan yang sama dikemukakan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi). Ketua Umum Apersi, Junaidi Abdillah, mengancam bila pemerintah tidak segera membuat kebijakan penambahan kuota FLPP, pihaknya siap berorasi dan turun ke jalan jika kuota FLPP tidak ditambah.

Hal itu dilakukan karena berhentinya penyaluran FLPP mengancam bisnis pengembang. Bahkan, ungkapnya, bila sampai Desember nanti tambahan anggaran FLPP tak kunjung turun, banyak anggota Apersi dan asosiasi lain yang akan tumbang dan bangkrut.

Ia mengutarakan saat ini jumlah rumah yang dibangun anggota dan siap akad kredit di 17 dari 28 daerah anggota Apersi mencapai 98 ribu unit.

Terhambatnya penyaluran kuota FLPP, menurutnya, mengakibatkan beberapa pengembang Apersi tumbang. “Minggu ini (pekan lalu) saja sudah ada dua pengembang yang mau menjual asetnya,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah segera membuat kebijakan tentang pembiayaan rumah bersubsidi agar tidak merugikan konsumen maupun pengembang. (S-3)