Bappenas: Tingkat Kemiskinan 2020 Ditargetkan Turun ke 8,7%

MENTERI PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memproyeksikan tingkat kemiskinan bisa turun ke angka 8,7% pada 2020. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja lanjutan bersama Komisi XI DPR RI mengenai RAPBN 2020.

"Outlook garis kemiskinannya meski makin lambat penurunannya, kami perkirakan outlook angka kemiskinan 2020 ialah 8,7%. Jadi sudah di bawah 9%," kata Bambang di ruang Komisi XI, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/8).

Untuk mencapai itu, lanjut dia, diperlukan stabilisasi harga pangan dan tetap menjaga tingkat inflasi. Juga, dibutuhkan penyaluran bantuan sosial non tunai yang tepat waktu dan tepat sasaran serta pemanfaatan dana desa yang terukur dan bisa berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan.

"Dalam satu tahun terakhir tingkat kemiskinan bisa diturunkan 0,82% atau 1,82 juta jiwa antara Maret 2018 - Maret 2019. Itu jadi acuan untuk angka kemiskinan tahun depan," jelasnya.

Terlepas dari itu, Bambang pun mengakui bahwa penurunan tingkat kemiskinan menjadi lebih lamban ketika angka tersebut masuk ke single digit. Pasalnya, kemiskinan yang dihadapi adalah kemiskinan yang sifatnya ekstrem. 

Mereka sebagian besar tinggal di pedesaan dan tersebar di tempat yang relatif terpencil seperti kepulauan, pegunungan dan perbatasan.

"Mereka masih sulit untuk mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan, perumahan, air bersih, listrik dan sulit mendapatkan kesempatan berusaha. Makanya dana desa dan transfer daerah secara umum maupun bansos itu perlu terus didorong untuk memenuhi pelayanan dasar tadi," terangnya.

Baca juga: Inflasi Pangan Terjaga, Angka Kemiskinan di Perdesaan Turun

Selain penurunan tingkat kemiskinan yang relatif lambat, terang Bambang, kerentanan yang cukup tinggi juga masih menjadi tantangan. Sebab separuh penduduk Indonesia masuk dalam kategori yang merupakan menjelang kelas menengah dan 20% dari kelas tersebut atau 53 juta jiwa masuk kategori rentan.

"Kelompok yang rentan ini bisa jatoh kembali di bawah garis kemiskinan kalau mengalami problem hilang pekerjaan, sakit berkepanjangan, gejolak harga pangan maupun bencana," katanya.

Sementara itu, outlook rasio gini pada 2020 ialah 0,378. Menurut Bambang, dana kelurahan yang disalurkan akan bisa mendorong penurunan ketimpangan di perkotaan. Sementara, penyaluran dana desa kemudian bisa menurunkan ketimpangan di tingkat desa. 

"Kuncinya pemutakhiran basis data terpadu yang mau tidak mau dibutuhkan kerja sama pemda," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah tetap akan menyalurkan dana kelurahan pada 2020 melalui dana alokasi umum (DAU). Pada 2020, dana kelurahan dialokasikan sebesar Rp3 triliun. 

"Dana kelurahan sebesar Rp3 triliun sama seperti 2019 yaitu 8.221 kelurahan dari 410 kabupaten/kota," tandasnya. (A-4)