Minggu 25 Agustus 2019, 19:00 WIB

Inflasi Pangan Terjaga, Angka Kemiskinan di Perdesaan Turun

Fetry Wuryasti | Ekonomi
Inflasi Pangan Terjaga, Angka Kemiskinan di Perdesaan Turun

MI/Bagus Suryo
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

 

KEMENTERIAN  Pertanian (Kementan) tetap memberikan performa terbaik mereka selama empat tahun terakhir meski pagu anggaran menurun.

Mengutip data Kinerja Kementerian Pertanian 2014-2019, Minggu (25/8), pagu anggaran kementerian sejak 2015 sampai 2018 tercatat turun 34% dari Rp32,7 triliun menjadi Rp 21,8 triliun.

"Anggaran turun 34% tetapi produksi tetap naik dengan terobosan kebijakan yaitu dicabutnya 291 Peraturan Menteri Keuangan (Permentan) dan penyempurnaan dari Perpres," demikian ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dikutip dari data tersebut.

Dengan anggaran yang turun, kementan berhasil meningkatkan PDB pertanian. Seperti harga berlaku yang naik 42,45% dari Rp994,8 triliun menjadi Rp1.417,1 triliun di tahun 2018.

Selanjutnya, harga konstan naik 18,59% dari 847,8 triliun menjadi Rp 1.005,4 triliun di tahun 2018.

Kementan juga berhasil menurunkan inflasi bahan pangan sebesar 67,73% sepanjang 2014 ke 2018. Jika dibandingkan inflasi bahan pangan 2013-2014 tercatat inflasi sebesar 10,57%. Lalu inflasi bahan pangan 2017 turun menjadi 1,26% dan pada 2018 menjadi 3,41%.

"Angka inflasi bahan pangan pada 2017 tercatat terendah dalam sejarah,"

Dengan inflasi bahan pangan terjaga di level rendah, Kementan juga mampu menekan kemiskinan di perdesaan. Sejak 2013-2018 tercatat turun 10,8%.

Penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan dikarenakan ketersediaan dan harga pangan yang stabil berkontribusi signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Kontribusi bahan makanan terhadap penurunan kemiskinan 73%.

Begitu juga dengan investasi di sektor pertanian tercatat meningkat 110% menjadi Rp 61,6 triliun, dari 2013 yang sebesar 29,3 triliun. Investasi meningkat tajam dengan menerapkan Online Single Submission (OSS)

"Seharusnya bisa meningkat lebih tinggi bila diukung sektor lain. Peminat 300 investor yang terealisasi hanya 10 investor karena hambatan birokrasi."

Kinerja ekspor pertanian juga tercatat meningkat 26,87%. Volumenya dari 33,5 juta ton di tahun 2013 menjadi 42,5 juta ton di tahun 2018. Ekspor Pertanian 2009-2014: tercatat 0,97 juta ton/tahun.

Sedangkan selama 2014-2018, rata rata peningkatan ekspor pertanian 1,8 juta ton/tahun atau terjadi peningkatan 100% dibandingkan periode sebelumnya.

Ekspor bahan pangan yang meningkat tajam antara lain bawang merah (41,2%), mangga (121,8%), manggis (285,3%), nanas (18,8%), kelapa (15,74%), sawit  (23,44%), dan kakao.

Jagung juga terpantau sebagai salah satu komoditas pertanian yang melonjak kinerja ekspornya. Kementerian Pertanian berhasil mengekspor 341,5 ribu ton. Sebelumnya saar 2013-2014, justru terjadi impor jagung 3,5 juta ton atau setara Rp 10 triliun.

Kementerian Pertanian juga berhasil meningkatkan populasi sapi sebesar 20,95% sepanjang 2014-2018 dari 14,8 juta ekor (2014) menjadi 17,9 juta ekor (2018).

Populasi sapi tumbuh 4,4 % /tahun atau 1 jt ekor/tahun dan peningkatan populasi sapi melalui program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB) sebesar 3,8 jt ekor (2019) setara Rp 76 triliun.

Kebijakan terobosan ini dilakukan karena anggaran peternakan dipangkas 35%, meskipun demikian kebijakan tersebut meningkatkan pendapatan petani Rp 76 triliun.

Luas tanam bawang putih juga terpantau meningkat 243,68% dari 2.349 Ha

(2014) menjadi 8.073 Ha (2018). Kebijakan wajib tanam 5% bagi importir meningkatkan luas tanam 243 % setara Rp 646 miliar.

"Terobosan kebijakan ini karena anggaran turun 35%,"

Selain itu, selama tiga tahun berturut, Kementan juga berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yakni sejak 2016 hingga 2018.

Raihan opini WTP ini menandakan pengelolaan anggaran Kementan telah dilakukan secara akuntabel dan standar akutansi pemerintah. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More