KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) menilai pengembangan kendaraan umum berbasis listrik terhambat karena Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) belum memadai.
Direktur Sarana Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Sigit Irfansyah, mencontohkan, penyedia layanan taksi Blue Bird harus mengeluarkan biaya lebih untuk karena jumlah SPKLU yang masih langka.
"Akhirnya Blue Bird musti investasi kendaraannya yang punya jangkauan 300 kilometer lebih. Mahal sekali, harganya empat sampai lima kali lipat karena beli baterai yang 300 km lebih. Dia hanya nge-charge sekali, nggak bisa nge-charge di tempat lain," ujar Sigit dalam forum diskusi di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (27/8).
Oleh karena itu, Sigit meminta agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BUMN untuk mempercepat pembangunan SPKLU sehingga pihak-pihak yang menggunakan kendaraan listrik tidak kesulitan mengisi bahan bakar.
"Dorongan kami, ya sudahlah BUMN dan ESDM masuk dulu, siapkan yang banyak, jangan mengharapkan dari swasta untuk bangun-bangun itu (SPKLU) ya nggak jalan-jalan," ujarnya.
Dia pun memastikan pengadaan bis atau kendaraan umum berbasis listrik bisa dilakukan kapan saja, asalkan charging station memadai.
"Kalau kami kendaraan mudah mengadakan bisnya. Jangan sampai bisnya ada, ngecasnya di rumah," tegasnya.
Baca juga: Kadin Usulkan Mobil Listrik Bebas Ganjil Genap dan Biaya Parkir
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani menilai, BUMN harus mulai giat melakukan pembangunan SPKLU guna mendorong penggunaan mobil listrik di masyarakat.
"Saya bilang semuanya saja, PLN sudah mulai, Pertamina di setiap SPBU diharuskan ada charging port. Harus ada seperti itu, nanti orang tahu di setiap SPBU ada, yang paling tepat didorong BUMN sebagai agent of development," tandasnya. (A-4)
