Suku Bunga BI Dipangkas, Ekonom: Fiskal dan Moneter Harus Selaras

Suku Bunga BI Dipangkas, Ekonom: Kebijakan Fiskal dan Moneter Harus Selaras

EKONOM Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai ebijakan fiskal dan moneter harus selaras. Hal itu disampaikannya saat menanggapi langkah Bank Indonesia (BI) yang menurunkan kembali suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% pada Kamis (22/8).

Dengan penurunan suku bunga acuan tersebut, menurut Bhima, kebijakan fiskal juga harus merespons hal tersebut.

"Betul antara fiskal dan moneter harus selaras," kata Bhima kepada Media Indonesia, Sabtu (24/8).

Ia menyampaikan ada dua hal yang harus diselaraskan. Pertama, mengenai ruang fiskal untuk mendorong belanja yang produktif dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Sayangnya, lanjut Bhima, pada Semester II 2019 ini pemerintah nampaknya justru akan melakukan pengetatan anggaran. Hal itu menyusul penerimaan pajak yang rendah.

"Pengetatan anggaran bisa dilihat dari pertumbuhan realisasi belanja modal sampai Juni 2019 yang turun 14,9% dibanding periode sebelumnya. Beberapa proyek infrastruktur yang konten impornya besar ditunda, mungkin itu penyebab belanja modalnya lambat. Juga belanja subsidi untuk menopang daya beli realisasinya turun 2,79%. Jadi, belum optimal genjot sisi belanja," tuturnya.

Baca juga: Kadin: Pemangkasan Suku Bunga BI Bantu Dunia Usaha

Maka itu, untuk menggenjot belanja yang produktif sebagai respons atas penurunan suku bunga acuan tersebut masih menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah, ucap dia, semestinya melonggarkan ruang fiskal di tengah kondisi ekonomi yang melambat.

"Bunga acuan sudah bergerak turun tapi fiskal belum responsif," imbuhnya.

Pelonggaran ruang fiskal melalui belanja yang produktif menjadi opsi yang paling memungkinkan untuk menggenjot perekonomian. Pasalnya, menurut dia, pertumbuhan kredit ataupun kinerja sektor riil masih belum bisa dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

"Transmisi dari penurunan bunga acuan BI ke pertumbuhan kredit menjadi lebih lambat. Padahal, untuk ekonomi tumbuh di level 5,3% dibutuhkan pertumbuhan kredit minimum 15,9%. Dampak lain adalah kinerja sektor riil diperkirakan tahun ini dalam outlook yang slowdown. Upaya genjot ekonomi menjadi kurang optimal," paparnya.

Kedua, lanjut dia, perlunya koordinasi dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Bhima menyampaikan koordinasi fiskal dan moneter masih lemah lantaran penerbitan utang dalam bentuk SBN yang cukup agresif kemudian menyedot likuiditas dari perbankan.

"Nasabah tarik uang deposito bank untuk membeli SBN. Akibatnya, meski BI turunkan bunga acuan 7DDR, dampak ke penurunan bunga kredit memakan waktu yang lama 3-5 bulan. Itu harus disinkronkan lagi momentum penerbitan SBN, pilihan SBN valas atau Rupiah, kemudian sasaran pembeli SBN-nya jangan sama dengan nasabah bank," pungkasnya.(OL-5)