Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH terus mematangkan kebijakan unemployment benefit, sebuah program bantuan bagi para pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bantuan tersebut berupa uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam jangka waktu tertentu.
"Setelah di-PHK, mereka akan diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sehingga ada lagi peluang mendapat pekerjaan baru. Selama pelatihan, mereka kan tidak bekerja, dalam kurun tertentu kita bantu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari," ujar Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Jakarta, Jumat (9/8).
Ia pun mengatakan pihaknya baru kembali dari Malaysia dalam rangka melakukan studi kebijakan tersebut. Negeri Jiran, ucapnya, telah berhasil mengimplementasikan program HRD Fund yang memiliki karakteristik serupa dengan unemployment benefit.
"Kami masih pelajari skema pembiayaan, pengelola dana dan desain kelembagananya, serta dukungan regulasi serta keterlibatan semua pihak," tuturnya.
Baca juga: Kemenaker Sudah Bangun 402 Desmigratif
Jika diterapkan terburu-buru, ia mengatakan pemerintah pasti masih akan mengandalkan APBN karena belum ada kesepakatan dengan pihak swasta terkait kebijakan tersebut.
"Maka itu kami buka diskusi publik dengan serikat pekerja maupun dunia usaha. Pemerintah ingin ada ekosistem tenaga kerja yang lebih baik di Indonesia," pungkasnya.(OL-5)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved