Headline

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Indonesia Masih Butuh Banyak Investasi

Andhika Prasetyo
09/8/2019 15:55
Indonesia Masih Butuh Banyak Investasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution(ANTARA)

INDONESIA masih butuh banyak investasi untuk merampungkan pembangunan 223 Proyek Srrategis Nasional (PSN).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, dari seluruh PSN yang dicanangkan, baru 40% yang sudah betul-betul rampung. Sedangkan, 60% masih dalam proses pembangunan dan pembebasan lahan.

Lambatnya proses pembangunan tidak terlepas dari minimnya investasi yang masuk ke dalam negeri.

"Padahal kita sangat butuh supaya sistem logistik cepat terhubung dan bisa dimanfaatkan pengusaha serta masyarakat untuk kegiatan ekonomi dan sosial," tuturnya.

Dengan berputarnya roda perekonomian, pertumbuhan ekonomi bisa bergerak lebih cepat dan signifikan di masa mendatang. Salah satu sektor infrastruktur yang sudah selesai dibangun dan dapat dilihat manfaatnya adalah jaringan Trans-Jawa.

Baca juga: Indonesia Harus Lebih Terbuka Terhadap Investasi Asing

Tetapi, menurut Darmin, jalan tol saja tidak akan pernah cukup.

"Perlu disambungkan lagi dengan angkutan kereta api, pelabuhan, bandara. Dengan begitu, masyarakat akan mudah bergerak, menyalurkan hasil-hasil produksi mereka," ucap Darmin.

Itulah alasan mengapa Indonesia masih harus mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan butuh pendanaan besar untuk merealisasikan hal tersebut.

Namun, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosal Roeslani memprediksi akan sulit mendapatkan investasi dalam jumlah besar di tengah kondisi perekonomian global seperti saat ini.

Terlebih, ada banyak regulasi di Tanah Air yang dinilai kurang mendukung para pelaku usaha.

"Seperti janji diskon listrik pada jam-jam rendah pemakaian, pemangkasan harga gas jadi US$6 per mmbtu, itu semua belum ada realisasi," ucapnya.

Belum lagi, lanjut dia, munculnya rencana-rencana kebijakan baru yang dinilai sangat membebani pelaku usaha seperti RUU Sumber Daya Air.

"Kami minta tolong dihidupkan lagi tim untuk mengulas semua kebijakan, mencari dan memberi solusi," tandasnya.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya