Strategi Ketahanan Energi Nasional Sebaiknya Dikaji Ulang

KETUA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Ardiansyah Parman menilai, berkaca dari kasus padamnya listrik di sebagian Pulau Jawa Minggu (6/8), pemerintah perlu mengkaji ulang strategi ketahanan energi nasional.

Energi listrik, jelas dia, adalah kebutuhan dasar yang menunjang perekonomian nasional. Kegagalan sistem kelistrikan nasional yang menimpa kawasan yang ditinggali 40% populasi nasional itu, mengakibatkan kerugian dalam skala besar.

Pemadaman tersebut juga berimbas buruk kepada berbagai sektor pelayanan strategis seperti transportasi publik, telekomunikasi, sistem pembayaran, dan jasa keuangan.

Pemerintah, kata Ardiansyah, perlu mengevaluasi pengelolaan kelistrikan yang dimonopoli satu badan usaha milik negara. Harus ada dorongan investasi infrastruktur kelistrikan bagi swasta, terutama dengan sumber daya terbarukan.

"Sistem monopoli seperti ini jelas tidak aman untuk keberlangsungan listrik di Tanah Air," ujar dia melalui keterangan resmi, Selasa (6/8).

Ia pun mendesak PLN membuat rangkaian algoritma untuk mengenali semua skenario yang memungkinkan kegagalan operasional skala besar serta membuat rencana kontigensi yang lebih andal.

"Selain harus mengevaluasi dan memperbaiki manajemen risiko dan sistem kedaruratan, PLN juga harus memulihkan kerugian yang menimpa puluhan juta konsumen, termasuk pelaku usaha," tandasnya. (A-2)