Pemerintah Harus Segera Regulasi Startup Terkait Impor Barang

Usaha rintisan (start-up) yang bergerak di bidang perdagangan elektronik (e-commerce) telah berkontribusi terhadap naiknya impor barang konsumsi.

Tercatat, pada 2018, impor barang jadi tumbuh 22% dari tahun sebelumnya. Padahal, konsumsi rumah tangga hanya naik 5%.

"Data asosiasi e-commerce menunjukkan bahwa 93% barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. Produk lokal hanya 7%," ujar Bhima kepada Media Indonesia, Selasa (6/8).

Start-up di Tanah Air, lanjutnya, bisa jadi hanya dimanfaatkan sebagai rantai pasok produk perusahaan asing. Industri itu juga bisa menjadi lahan pemanfaataan data pribadi untuk pemasaran atau market intelligences.

"Dengan gunakan big data, mereka bisa petakan perilaku konsumen Indonesia untuk memasarkan produk dari perusahaan lain yg terafiliasi," tutur Bhima.

Maka dari itu, ia mendesak pemerintah untuk menyamakan aturan barang impor di retailer konvensional dan daring.

Sebelumnya, sudah ada beberapa pembatasan produk impor melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018. Kebijakan tersebut memperkecil nominal ketentuan nilai bebas bea masuk dari US$100 menjadi US$75 per hari.

"Tapi aturan itu belum cukup. Porsi barang impor di e-commerce harus diatur misalnya 70% harus menjual produk yang diproduksi lokal," ucap Bhima.

Untuk menjalankan kebijakan itu, sambung dia, perlu dibentuk agregator untuk menyerap dan memfasilitasi produk-produk lokal yang akan dipasarkan ke marketplace.

"Ada dana desa Rp70 triliun per tahun. Itu bisa dimamfaatkan untuk membangun BUMdes jangan hanya infrastruktur saja."

Selain menyumbang terhadap membengkaknya impor barang, industri startup juga banyak menggunakan tenaga kerja asing. Artinya, Indonesia harus mengimpor jasa tenaga ahli.

"Manfaat keberadaan start-up bagi penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Kalau cuma driver online, jumlahnya memang jutaan, tapi itu kan low skilled. Yang high skilled bisa dihitung. Padahal high skilled itu yang kita butuh," ucapnya. (OL-09)