Rini dan Jonan Harus Bertanggung Jawab Atas Pemadaman Listrik

KETUA Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu menegaskan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas insiden pemadaman listrik di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten. Pemadaman ini mencoreng Presiden Joko Widodo.

"Ini tanggang jawab Menteri BUMN dan Menteri ESDM. Menterinya saja sekalian diganti. Lagian kan Presiden akan lanjut, beliau bisa ganti menteri yang tidak perform agar program bagi mencapai visi, misi yang dijanjikan dalam masa kampanye segera dijalankan tanpa harus menunggu periode berjalan berakhir," jelas Gus Irawan saat dihubungi, Senin (5/8).

Menurut Gus Irawan, persoalan ini amat serius hingga seorang Presiden Joko Widodo harus turun langsung ke PLN meminta penjelasan.

Karut marutnya masalah di PLN, ditenggarai semenjak mantan Direktur Utama PLN Sofjan Bashir bermasalah dengan hukum.

Baca juga: Revisi Tata Cara Kompensasi buat Cambuk PLN

"Sehingga tidak ada yg berani ambil inisiatif. Jadi bila ada pandangan Dirut PLN dipecat, pantas saja. Masalahnya Dirutnya enggak ada dan kekosongan ini seolah dibiarkan bahkan Pltnya pun sebentar-sebentar diganti," jelas Gus Irawan.

Peristiwa pemadaman itu harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan PLN. Ia tidak ingin kejadian serupa kembali terulang di kemudian hari. Pasalnya, tidak sedikit kerugian yang ditimbulkan imbas pemadaman ini.

"Harus dibuat contingency plan dan system control agar bila ada masalah di satu titik lokasi dampaknya bisa dilokalisasi sehingga tidak berdampak luas," pungkas dia.

Pemadaman itu berawal dari gangguan pada saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV Ungaran-Pemalang. Selain itu, terjadi gangguan pada gas turbin 1-6 di Suralaya dan di Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin Cilegon.

Dampak pemadaman antara lain terhentinya operasional moda raya terpadu Jakarta. Sejumlah rangkaian kereta MRT terhenti di tengah jalur. (Medcom/OL-2)