Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
MENTERI Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan pemerintah telah menangani tumpahan minyak Pertamina yang berdampak pada perairan Karawang.
Dirinya menyebut proses penanganan tumpahan minyak pertamina hingga pemulihan pada lingkungan yang terdampak akan membutuhkan waktu minimal enam bulan.
"Dampak lingkungan harus diantisipasi terus-menerus. Tidak mungkin selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan, tiga bulan, minimum enam bulan. Pasti ada program konservasi dan recovery pada lingkungan yang terdampak," kata Susi di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Kamis (1/8).
Susi telah memantau lokasi dari tumpahan minyak tersebut. Dia menilai Pertamina telah berupaya menangani secara optimal hingga dampak dari tumpahan minyak di laut dan darat mulai berkurang.
Namun, dalam penanganannya, Pertamina menemui sejumlah kendala. Salah satunya keterbatasan stok oil boom untuk menghimpun oil spill yang menyebar.
"Ke depan, dengan jumlah ring yang banyak, mungkin kita harus punya stok oil boom lebih banyak. Karena kalau menangani lebih cepat dengan oil boom yang lebih banyak, liqud gak akan sampai ke pinggir," tuturnya.
Baca juga: Tumpahan Minyak Pertamina Menyebar Hingga ke Kepulauan Seribu
Di samping itu, oil spill yang terbawa angin sampai ke darat, disebut Susi, lebih sulit ditangani karena akses maupun proses penanganan oil spill yang menyatu dengan pasir.
"Tapi kalau di kampung-kampung masyarakat sudah dikerjakan dengan baik dan sudah jauh berkurang," ujarnya.
Dirinya meyakini Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab akan menangani hal tersebut sampai tuntas. Susi juga mengimbau kepada pihak stakeholder yang terkena dampak tumpahan minyak tersebut agar tidak perlu khawatir.
"Stakeholder yang terkena dampak tidak usah was-was atau panik. Kita sama-sama institusi pemerintah akan memastikan Pertamina akan merecovery lingkungan maupun material atas dampak oil spill ini," pungkasnya.(OL-5)
KKP menangkap satu kapal ikan asing berbendera Malaysia yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka.
Pemerintah melalui KKP memperkuat implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan menyasar wilayah pengelolaan perikanan (WPPNRI) strategis di Indonesia timur.
PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa menjalin kemitraan strategis dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Salah satu fokus utama pertemuan tahun ini adalah pembagian kuota sumber daya ikan, khususnya tuna.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menerbitkan menerbitkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan.
Yang perlu dilakukan dan direalisasikan ke depan adalah memungut PNBP untuk kapal-kapal izin daerah dgn besaran kapal 5GT sd 30GT yang melaut sampai dengan 12 mil.
TUMPAHAN minyak di sekitar areal Pelabuhan Laut Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, menghawatirkan.
Penjaga Pantai Filipina mempersiapkan penempatan penghalang terapung dan selang penyedot untuk menangani tumpahan minyak dan mencegahnya mencapai ibu kota, Manila.
Sebuah video yang viral di media sosial pada hari Sabtu (27/4) menunjukkan tumpahan minyak mentah, terutama Crude Palm Oil (CPO), yang mengapung di Sungai Cempaga, Kalimantan Tengah.
Fokus utama dalam kegiatan Marpolex ini adalah latihan menguji dan mengevaluasi prosedur penanggulangan tumpahan minyak dalam skala lokal, regional, dan nasional.
Insiden tumpahan minyak yang terjadi belasan tahun lalu, mengakibatkan dampak serius terhadap lingkungan, ekologi, hingga kesehatan di wilayah pesisir dan laut Timor.
"Ada sekitar 40 motor terpeleset. Tidak jatuh tapi tergelincir. Mereka (pengemudi) tahu ada tumpahan minyak, berjalan pelan tapi tetap tergelincir. Tidak ada yang luka-luka,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved