Dana Riset Masih Bertumpu pada APBN

MENTERI Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa selama ini sebagaian besar alokasi dana riset masih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun, peran swasta masih sangat kecil, yakni hanya sekitar 10% dari angka yang digelontorkan pemerintah.

Situasi tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di negara-negara maju yang pembiayaan riset mereka didominasi oleh para pelaku usaha. Bahkan, angkanya bisa mencapai 70%.

Sedianya, upaya pelibatan swasta dalam pengadaan riset sudah dimunculkan sejak 10 tahun lalu. Kala itu, pemerintah mulai mencoba memberikan insentif. Namun, pada kenyataannya, kebijakan itu tidak disambut baik karena insentifnya kurang menarik. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha pun kerap dibuat kesulitan.

"Swasta bilang prosesnya berbelit. Terlalu banyak rambu-rambu. Akhirnya 10 tahun berjalan tidak banyak dampak yang dihasilkan," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (31/7).

Pemerintah pun berkomitmen mengubah pandangan tersebut. Selain akan mempermudah berbagai prosedur, pemerintah juga menaikkan insentif berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pada tahun ini, pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp35,7 triliun untuk kegiataan penelitian. Namun sayangnya, sebanyak 53% dari total itu masih harus dikeluarkan untuk belanja modal. Sedangkan, yang benar-benar untuk kegiatan penelitian hanya 47%.

"Sebanyak 53% itu untuk infrastruktur riset karena selama ini memang tidak ada," ujarnya.

Kendati demikian, anggaran untuk riset sudah mengalami kenaikan cukuo signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya yang hanya Rp24,9 triliun. (OL-6)