Seleksi Pimpinan BPK Dinilai Politis

DIREKTUR Eksekutif Center for Budget dget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai seleksi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang saat ini berjalan di DPR berbau politis. Beberapa tahap dalam proses seleksi dianggap tidak sesuai prosedur.

"Memang kelihatannya kekuatannya itu adalah bukan ke kapasitas tetapi kekuatannya adalah di lobi, siapa yang kuat lobi itu yang akan akan masuk jadi pimpinan," ujar Uchok, dalam diskusi berjudul "BPK Diantara Tarikan Politik dan Profesionalisme", di gedung DPR, Jakarta, Jumat, (12/7).

Ia menilai tim seleksi pimpinan BPK terkesan bekerja asal-asalan. Salah satunya dalam hal penilaian makalah calon pimpinan BPK. Salah satunya saat penilaian makalah yang dilakukan sepihak dengan tidak menghadirkan si calon.

Ia meyakini bahwa pada akhirnya kalangan politisi yang akan dipilih paling banyak dan akhirnya mendominasi pimpinan BPK. Bukan kalangan profesional yang benar-benar paham bagaimana bekerja dengan baik di lembaga tersebut.

Baca juga : Separuh Pendaftar tidak Lolos Seleksi

"Ke depan masyarakat dari lembaga anti koruspsi ingin bersinergi dengan BPK, KPK, dan PPATK. Tetapi kelihatannya ketiga lembaga ini akan menjadi yang di politisi untuk kepentingan golongan dan banyak kepentingan. Itu yang akan terjadi ketika melihat uji tes yang dilakukan DPR hari ini," ujar Uchok.

Anggota DPR Fraksi NasDem Johnny G Plate mengatakan, komisi XI DPR bukan baru pertama kali melakukan seleksi terhadap pimpinan BPK.

Capaian, kinerja, dan setiap persoalan yang terjadi di jajaran pimpinan BPK sebelumnya selalu jadi pertimbangan dalam melakukan seleksi selanjutnya.

"Komisi XI bukan baru satu kali juga untuk melakukan fit and proper test terhadap BPK, sudah berulang-ulang kali, dengan semua hasilnya dan capaian dan catatan-catatan dari para pimpinan atau dari anggota BPK yang ada saat ini, tentu catatan-catatan itu menjadi pertimbangan berikutnya," ujar Johnny.

Ia mengatakan, seluruh calon yang mengikuti seleksi juga merupakan kalangan profesional dan memiliki kapasitas mumpuni. Baik itu dari kalangan politikus atau kalangan ahli bidang ekonomi.

Johnny berpendapat bahwa menjadi pimpinan BPK tidak harus selalu ahli di bidang ekonomi, seperti akuntan. Dibutuhkan sosok-sosok yang memiliki keahlian di berbagai bidang lain. Seperti dalam hal kemepimpinan.

Untuk itu, ia berharap jangan ada pemisahan antara calon dari kalangan ahli atau politikus.

"Jangan dikotomikan politisi dan profesional. Profesional itu dihadapkan dengan berbagai bidang, akuntansi dan berbagai bidang bidang yang lain, bukan politisi versus profesional. Karena di politisi juga banyak profesional baik di DPR/MPR/DPD RI," ujar Johnny. (OL-7)