Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PASAR modal dinilai dapat berkontribusi guna meringankan beban utang luar negeri asalkan lebih sinergi dan dioptimalkan. "Solusi melunasi utang negara dan swasta dengan menggunakan struktur pasar modal bisa mempersingkat waktu penyelesaian utang. Bahkan, ke depan bisa menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah atau swasta," ujar Vier Abdul Jamal, Senior Stock Trader & Block Investors, di Jakarta, Minggu (7/7).
Menurut Jamal, kekuatan pasar modal yang memiliki transaksi harian berkisar Rp8 triliun-Rp10 triliun tak bisa mengabaikan kontribusi BUMN yang sudah bercokol sejak lama di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti PT Telkom, Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kapitalisasi emiten BUMN ini terus merangkak dari tahun ke tahun hingga mencapai Rp1.839 triliun per 29 Desember 2017.
"Bila BUMN yang telah melantai di BEI menerbitkan saham baru right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dengan leverage 10 kali dan rasio 1:99, puluhan, bahkan ratusan triliun lembar saham dapat dicetak dari proses ini," ujarnya.
Dengan asumsi masing-masing BUMN yang listing di BEI menerbitkan 250 triliun saham baru, maka dengan hanya empat perusahaan BUMN yang tercatat sudah bisa menerbitkan 1.000 triliun saham.
"Jika harga per lembar sahamnya naik menjadi dua kali lipat, dapat dipastikan mencetak 2.000 triliun," papar Jamal.
Hasil aksi korporasi yang menghasilkan 2.000 triliun saham baru tersebut, tambahnya, dapat dicairkan dengan menjualnya ke pasar untuk diserap investor ritel ataupun institusi sehingga negara dapat mengantongi minimal uang tunai Rp2.000 triliun.
Struktur lainnya, jelas Jamal, saham baru hasil right issue tersebut dapat dijadikan asset back securities dalam menerbitkan National Bond yang dapat dijual murah, misalnya Rp50.000 per unit. Agar strategi ini mulus, kata dia, seluruh bank pemerintah dan swasta bisa menjadi agen penjualan ke investor ritel dan institusi. (Pun/E-1)
Langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi luas guna memastikan ekosistem pasar yang lebih kredibel, adaptif, serta kompetitif di tingkat internasional.
SOROTAN lembaga pemeringkat dan indeks global seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Moody’s Ratings terhadap Indonesia dinilai memiliki dampak yang cukup serius.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.
PEJABAT Sementara (Pjs) Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik mengungkapkan, pihaknya akan meningkatkan transparansi pasar modal.
Pejabat Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, mengatakan BEI dijadwalkan kembali melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI pada 11 Februari 2026.
BEI angkat bicara terkait sejumlah perkara dugaan manipulasi dan kejahatan pasar modal atau dikenal praktik saham gorengan.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Pelebaran defisit anggaran dalam revisi RAPBN 2026 berkonsekuensi pada penambahan utang yang signifikan.
Postur APBN tiap tahun terus tertekan karena dibebani utang jatuh tempo dalam jumlah besar.
Proyeksi hingga akhir tahun menunjukkan kebutuhan pembiayaan melalui utang mencapai Rp245 triliun–300 triliun, sehingga total utang pemerintah berpotensi menembus Rp9.400 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp599.440 miliar untuk pembayaran bunga utang 2026
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved