Bulog harus Jamin Kualitas Beras BPNT

PERUM Bulog harus memastikan berasnya berkualitas baik agar dapat bersaing dengan produk swasta yang juga disalurkan pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Transformasi dari skema Beras Sejahtera (Rastra) ke BPNT membuat beras Bulog tidak lagi menjadi pemasok utama beras dalam skema ini.

Peran Bulog dalam penyaluran beras semakin jauh berkurang karena suplai beras juga dapat diperoleh dari distributor lainnya seperti swasta.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania mengatakan, penunjukan oleh Kementerian Sosial harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Bulog.

"Selain perlu inovasi untuk meningkatkan dan menjaga kualitas berasnya, Bulog juga perlu memperkuat koordinasi dengan Kementerian Sosial terkait data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan juga proses penyalurannya," kata Galuh dalam pernyataan resmi, Sabtu (6/7).

 Baca juga: Anggota BPK harus Profesional dan Independen

Dia menambahkan, penunjukan ini juga diharapkan tidak membuat Bulog kehilangan fungsinya untuk menjaga kestabilan harga beras.

“Pemerintah harus serius mendukung penunjukkan Bulog sebagai penyalur beras pada skema BPNT. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan mengevaluasi kembali besaran harga pokok penjualan (HPP) yang diterapkan. Besaran HPP yang sudah tidak realistis dengan harga pasar ini membuat Bulog seringkali kesulitan untuk menyerap beras dan mendapatkan beras berkualitas baik dari petani,” jelasnya.

Saat ini, HPP GKP berada di kisaran angka Rp3.700 per kilogram dengan fleksibilitas harga sebesar 10%. Artinya, Bulog bisa menawarkan harga pembelian sekitar Rp4.050 per kilogram.

Sejak ditetapkan pada 2015 hingga sekarang, banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun.

Transformasi program Rastra ke BPNT dilakukan secara bertahap mulai tahun 2017 ini menargetkan setidaknya 15,6 juta KPM sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. BPNT memang bertujuan agar para penerima dapat memperoleh bantuan pangan, khususnya beras dan telur, lewat sistem non-tunai/kartu elektronik. Masyarakat penerima bantuan dapat membeli beras dan telur lewat e-Warong dengan mendapatkan jatah Rp110 ribu per bulan.

Galuh menambahkan, di satu sisi, skema BPNT memberikan keuntungan bagi masyarakat untuk dapat memilih barang kebutuhan pokok yang lebih berkualitas, salah satunya dengan memilih beras kulitas premium dibandingkan kualitas biasa. Program penyaluran BPNT juga lebih memudahkan kontrol dan mengurangi penyimpangan serta berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan karena penyalurannya dilakukan lewat transaksi perbankan melalui Bank HIMBARA.

Kementerian Sosial pada akhirnya menunjuk Bulog sebagai penyalur beras untuk BPNT. Menteri Sosial Agus Gumiwang mengungkapkan, penunjukan ini dilakukan untuk menyelamatkan stok beras Bulog yang berlimpah saat ini.

Sebelumnya Menteri Sosial mewacanakan untuk memberikan prioritas bagi Bulog sebagai penyalur dalam program BPNT sebesar lebih dari 70%. Bulog sebagai manajer penyediaan bisa mengundang partisipasi dari pihak lain seperti swasta. (OL-8)