Karpet Merah buat Bulog Garap BPNT

KEMENTERIAN Sosial akhirnya menunjuk Perum Bulog ­sebagai penyalur beras utama program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Tak hanya sebagai penyalur, Bulog juga dipercaya menjadi manajer suplai yang bertugas mengoordinasi distribusi beras untuk e-warung di daerah-daerah.

“Saya berikan karpet merah kepada Bulog untuk salurkan beras BPNT. Saya yakin Bulog dapat berperan maksimal,” ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang dalam rapat koordinasi bantuan sosial pangan di Jakarta, kamis (4/7).

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyambut baik keputusan Kementerian Sosial yang akhirnya melibatkan pihaknya dalam prog-ram BPNT. Hal itu, ucapnya, membuat peran perseroan menjadi jelas.

“Kalau untuk program seperti ini saja tidak diberi pe-ran, berarti sudah tidak perlu lagi ada Bulog. Kita kan bukan bicara keuntungan, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan program pemerintah dengan sebaik-baiknya,” ucap Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Sebagai manajer suplai, Bulog juga dipersilakan menggandeng perusahaan-perusahaan di daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

“Swasta juga kami rangkul karena kami tidak bisa mutlak mejalankan 100%. Yang terpenting, di sini ada pemerintah, dalam hal ini Bulog, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas kepada masyarakat,” ungkap Budi Waseso.
Dalam pelaksanaannya, Bulog juga diwajibkan menyalurkan beras yang masih dalam kondisi baru atau tak terlalu lama tersimpan di gudang. Artinya, sebagian besar stok yang kini berada di gudang perseroan tidak bisa digunakan untuk program tersebut.

Untuk keperluan BPNT setidaknya dibutuhkan beras sebanyak 1,5 juta ton. Dengan demikian, untuk sisa tahun ini, Bulog diproyeksikan bisa mendistribusikan beras sebanyak 700 ribu ton ke seluruh daerah di Indonesia.

Libatkan agen
Sebelumnya, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bacthiar mengatakan, meski Bulog ikut menyuplai beras untuk BPNT, agen-agen yang sudah menjadi mitra tetap dapat melayani kelompok penerima manfaat (KPM) BPNT.

“Tetap dijadikan agen, hanya untuk berasnya mengambil dari stok Bulog,” kata Bachtiar, Selasa (2/7).

Saat ini Bulog sudah menyiapkan stok sebanyak 700 ribu ton beras untuk layanan BPNT periode Juni-Desember 2019.

Pemberian bantuan sosial itu menggunakan sistem kartu khusus yang bisa didapat KPM sebesar Rp110.000 untuk ­digunakan membeli beras dan telur.

BPNT merupakan transformasi dari bantuan ­pangan yang sudah dimulai dari ­operasi pasar pada 1998. Kemudian berubah menjadi subsidi raskin pada 2002 yakni transformasi subsidi pangan dari program darurat ke prog-ram perlindungan sosial. Pada 2013 Kemensos menjadi kuasa pengguna anggaran program subsidi raskin.

Selama 19 tahun pelaksanaan, subsidi raskin/rastra dinilai banyak kalangan masih belum memenuhi prinsip 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas.
Konsepnya kemudian kembali diubah menjadi BPNT. Konsep penggunaan kartu dalam layanan BPNT dengan bansos rastra berbeda karena beras Bulog harus bersaing dengan beras lain yang dijual agen BPNT yakni e-warung. (Ant/E-2)