Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Sosial menunjuk Perum Bulog sebagai penyalur beras utama bagi Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Tidak hanya sebagai penyalur, perseroan juga dipercaya menjadi manajer suplai yang bertugas mengoordinasi distribusi beras untuk e-Warong di daerah-daerah.
"Saya berikan karpet merah kepada Bulog untuk salurkan beras BPNT. Saya yakin Bulog dapat berperan maksimal," ujar Menteri Sosial Agus Gumiwang di Jakarta, Kamis (4/7).
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pun menyambut baik keputusan Kementerian Sosial yang akhirnya melibatkan pihaknya dalam Program BPNT. Menurut Budi, hal itu membuat peran Bulog menjadi jelas.
"Kalau untuk program seperti ini saja tidak diberi peran, berarti sudah tidak perlu lagi ada Bulog. Kita kan bukan bicara keuntungan, tapi bagaimana kita bisa melaksanakan program pemerintah dengan sebaik-baiknya," ucap Budi Waseso.
Sebagai manajer suplai, Bulog juga diizinkan menggandeng perusahaan-perusahaan di daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut.
"Swasta juga kami rangkul karena kami tidak bisa mutlak mejalankan 100%. Yang terpenting, di sini ada pemerintah, dalam hal ini Bulog, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas kepada masyarakat," ungkapnya.
Baca juga: Pemerintah Masih Bahas Hitungan Teknis Tiket Pesawat LCC
Dalam pelaksanaannya, Bulog juga diwajibkan menyalurkan beras yang masih dalam kondisi baru atau tidak terlalu lama yang tersimpan di gudang.
Artinya, sebagian besar stok yang kini berada di gudang perseroan tidak bisa digunakan untuk program tersebut.
Sebagaimana diketahui, untuk keperluan BPNT setidaknya dibutuhkan beras sebesar 1,5 juta ton.
Dengan demikian, untuk sisa tahun ini, Bulog diproyeksikan bisa mendistribusikan beras sebanyak 700 ribu ton ke seluruh daerah di Indonesia. (OL-8)
PERUM Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah menyatakan kesiapan penuh menjalankan penugasan pemerintah dalam penyerapan gabah dan beras sepanjang 2026.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan peningkatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga 2029 di angka 4 juta ton.
Aceh menjadi wilayah dengan prioritas tertinggi karena tingkat dampak bencana yang berat serta sejumlah daerah yang aksesnya sempat terputus.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Sebanyak 1,5 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved