Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BANK Dunia meminta Indonesia untuk memantau ketat situasi ekonomi global, terutama untuk mengantisipasi dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Hal itu ditegaskan perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Selasa (25/6). Menurutnya masih ada "awan hitam" yang membayangi akibat dari perang dagang saat ini.
Ia pun berharap negosiasi antara kedua negara yang bertikai dapat segera terwujud agar dampak perang dagang tidak semakin buruk bagi semua pihak.
Di sisi lain, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Chaves mengatakan, pertemuan juga membahas laporan program kerja Bank Dunia dan pinjaman yang telah dikucurkan dalam satu tahun terakhir.
"kita hanya melaporkan program kerja Bank Dunia di Indonesia selama satu tahun terakhir. Kami hanya melaporkan apa yang telah kita lakukan selama tahun fiskal kemarin, termasuk pinjaman yang kita kucurkan. Perbincangan kami sangat informal," tutur Chaves saat ditemui di komplek Istana Jakarta.
Baca juga : Defisit Anggaran Ditarget Maksimal 1,75% Tahun Depan
Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan adanya pinjaman baru bagi Indonesia dan hanya membahas terkait pinjaman yang memang sudah diberikan dalam satu tahun terakhir.
Chaves juga menyampaikan pihaknya perlu menunggu dan melihat dalam waktu kedepan untuk memastikan sejumlah hal.
Dalam kesempatan yang sama Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN )/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengemukakan dalam pertemuan tadi Presiden dan sejumlah menteri mendengarkan masukan Bank Dunia terkait pengelolaan ekonomi Indonesia dalam lima tahun kedepan.
Bambang menjelaskan masukan tersebut nantinya akan menjadi masukan bagi pihaknya di RPJMN dan menjadi masukan bagi pemerintah secara umum.
"Tergetnya tentunya pada tahun 2030, Indonesia sudah bisa lebih memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya," terang Bambang.
Lebih lanjut ia menjelaskan ada sejumlah poin penting yang disampaikan pada pertemuan tersebut. Misalnya, perlu adanya penekanan mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya dengan memfokuskan pada bidang pendidikan, baik dasar maupun pendidikan vokasi.
Sektor infrastruktur juga menjadi salah satu perhartian dari Bank Dunia yang masih harus terus ditingkatkan, mengingat nilai infrastruktur per kapita Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara negara berkembang lainnya.
"Indonesia dibanding negara berkembang lain masih perlu membangun infrastruktur, terutama yang terkait dengan konektivitas dan infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi maupun listrik," tutur Bambang.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tumbuh Konsisten
Saran lainnya yang disampaikan Bank Dunia terkait dengan keseimbangan sumber daya alam. Dalam arti meski sumberdaya harus dapat dimanfaatkan, namun pada saat yang sama harus ada kesinambungan dalam menjaga sustainibilitynya.
Sedangkan untuk segi perpajakan, pemerintah disarankan dapat meningkatkan penerimaan pajak nasional. Akan tetapi dari segi pengeluaran, pemerintah dapat melakukan budget spending yang lebih tepat sasaran dan lebih efisien untuk kedepannya.
Dari sektor investasi Bank Dunia memandang Indonesia perlu mendorong investasi yang lebih berorientasi kepada ekspor.
"Selain investasi yang berorientaasi ekspor juga investasi yang bisa mendorong Indonesia masuk ke dalam rantai perdagangan global. Indonesia juga harus lebih aktif meningkatkan foreign direct investment. Karena ternyata FDI kita kalah jauh dibandingkan Vietnam misalkan untuk negara sesama Asia Tenggara," terang Bambang.
Atas berbagai masukan tersebut, kedepannya Bappenas akan memasukkan poin poin tersebut kedalam rancangan RPJM 2020-2024. (OL-7)
Langkah ini tidak hanya mendekatkan pengolahan sampah ke sumbernya, namun juga berkontribusi dalam mengurangi beban TPA dan mendukung ekonomi sirkular.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
AWAL April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.
Di balik status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, Bank Dunia mengungkapkan fakta mencengangkan: 60,3% dari total populasi Indonesia hidup dalam garis kemiskinan
Indonesia diproyeksikan hanya memiliki pertumbuan ekonomi rata-rata 4,8% hingga 2027. Adapun, rinciannya adalah 4,7% pada 2025, 4,8% pada 2026, dan 5% pada 2027.
Reformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan produktivitas, di samping kehati-hatian fiskal dan moneter, merupakan kunci untuk memajukan agenda pertumbuhan pemerintah.
Airlangga Klaim Ekonomi Indonesia jadi Referensi Negara ASEAN
DI tengah ketidakpastian pasar keuangan global, penurunan tarif bea masuk dari Amerika Serikat (AS) memberi ruang napas baru bagi sejumlah negara.
Indonesia dinilai memiliki posisi yang relatif lebih baik dalam menghadapi gelombang tarif baru dari AS.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI rate harus segera disambut pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Per kuartal II 2025 yang lalu, konsumsi swasta dan pemerintah menyumbang 62,53% terhadap PDB, sementara investasi menyumbang 27,83%.
SENIOR Economist DBS Bank Radhika Rao turut buka suara atas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang mencapai 5,12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved