Pemerintah Terus Matangkan Implementasi Program Vokasi

PEMERINTAH terus mematangkan implementasi program vokasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal itu dilakukan agar program vokasi dapat segera diterapkan.

"Kita bahas implementasi dari vokasi ke depan. Ini masih terus dipersiapkan. Kita harapkan segera bisa dijalankan," kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri usai rapat koordinasi mengenai vokasi di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (24/6).

Dalam rakor tersebut, terang Hanif, dibicarakan terkait kementerian mana saja yang harus terlibat dan berada di posisi terdepan pun program-program spesifik apa saja yang bisa mendorong peningkatan kualitas SDM.

"Kemudian bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ada seperti kurikulum, pelibatan industri, guru, dosen dan sebagainya," terangnya.

Lebih lanjut, Hanif mengatakan peningkatan kualitas SDM harus disesuaikan dengan kebutuhan industri dan dilakukan dalam jumlah yang besar.

"Karena itu, pelibatan industri jadi hal yang tidak terelakkan," tambahnya.

Baca juga: Pemerintah Tindak Lanjuti Pembentukan Komite Vokasi

Terkait keterlibatan industri, Hanif menyampaikan pemerintah telah menyiapkan insentif bagi perusahaan yang ikut dalam program vokasi tersebut. Sebagai informasi, pemerintah akan memberikan super deduction tax sebesar 200% kepada perusahaan yang terlibat dalam program vokasi.

Nantinya, ada sektor-sektor yang akan diprioritaskan dalam program vokasi ini. Hanya saja, ia tidak menyampaikannya lebih lanjut.

"Mungkin nanti juga kita matangkan daerah-daerah prioritas terutama yang terkait dengan pengembangan investasi dan industri. Kemudian kita juga ada bidang-bidang profesi prioritas. Mungkin arahnya nanti kita dorong ke sana," tandasnya.(OL-5)